Kupang, seputar-ntt.com — Banyak alasan Childfund ingin mendorong Kabupaten Belu, melakukan inovasi dalam upaya percepatan peningkatan pencatatan kelahiran.
Demikian diungkapkan Child Protection and Advokasi Spesialis, Renny Haning saat jumpa pers usai Lokakarya Hak Anak Atas Identitas, di Swissbelinn Kristal Kupang, Rabu (2/12/2020).
“Pemilihan kabupaten Belu karena terletak di wilayah perbatasan Timor Leste dan memiliki angka stunting yang tinggi. Sehingga timbul permasalahan dalam pencatatan kelahiran,” tegas Renny.
Selain itu, kata Renny, belum banyak masyarakat yang menyadari pentingnya akta lahir, sebagai identitas legal dan manfaatnya dalam mengakses layanan publik dan bantuan sosial lainnya
Jarak dari desa ke kota yang jauh, juga sangat mempengaruhi, sehingga transportasi menjadi mahal, waktu pengurusan lama, harus beberapa kali ke kota,” kata Renny.
Begitu juga dengan ketiadaan dokumen pendukung lain, tegas Renny, untuk mengurus akta lahir seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK).
Untuk itu, tambah Renny, inovasi yang bisa diterapkan di Kabupaten Belu diantaranya, membangun kolaborasi antara pemerintah , masyarakat, lembaga agama, PKK, posyandu dan kelembagaan masyarakat lainnya untuk mempercapat pencatatan kelahiran.
“Meningkatkan pemahaman masyarakat, tentang pentingya akta lahir, sebagai identitas hukum, dan manfaat untuk pelayanan publik dan perlindungan sosial,” jelas Renny.
Ditambahkan Renny, perlu juga pembentukan dan perluasan peran Kelembagaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM), yang bekerja secara sukarela melakukan pendataan anak- anak yang belum memiliki akta lahir dari rumah- ke rumah.
Sementara Wakil Ketua DPRD NTT, Ince Sayuna pada kesempatan tersebut mengatakan Pemerintah Propinsi dan Nasional perlu mencari solusi bagi anak- anak yang lahir dari orantua yang berbeda kewarganegaraan, agar- anak- anak bisa mengakses peyanan dasar dalam pendidikan dan kesehatan
“Pemerintah Propinsi NTT dan DPRD NTT agar mendorong praktik baik ini di replikasi di wlayah NTT dalam rangka mewujudkan tekad Pemerintah NTT agar semua anak NTT memilki akta kelahiran di tahun 2023 melalui kebijakan dan anggaran Dukcapil berkolaborasi dengan pemerintah desa serta kelembagaan sosial dan kelembagaan agama di desa agar mendekatkan pelayanan pencatatn kelahiran,” pungkas Ince Sayuna. (joey)
