Kupang, seputar-ntt.com – Banyaknya aset Pemerintah Kota Kupang yang tidak terurus, membuat dewan kecewa. Pihak dewan menyayangkan kondisi ruang terbuka tepat dibelakang Ruko milik Pemkot wilayah Kampung Solor yang dilengkapi Gazebo namun tidak terurus sehingga menjadi mubazir.
Anggota komisi II DPRD Kota Kupang, Daniel Hurek saat melakukan pemantauan akan aset Pemkot berupa bangunan yang saat ini berda di wilayah Kampung Solor, Rabu (17/5/2017) mengatakan, pembangunan bangunan ini dirinya juga mendapatkan presentase proses pembangunannya yakni pada tahun 2015 akhir atau tahun 2016 awal, dimana dalam pembangunannya ada bagian bagi yang membangun dan ada bagian yang menjadi bagian pemerintah.
“Pembagian ini pemerintah kota tidak hanya mendapatkan Rukonya, namun juga mendapat tempat ruang terbuka yang dilengkapi Gazebo sebanyak 10 Gazebo yang dengan dilengkapi satu panggung.Tempat ini didesain dalam bentuk sebuah fasilitas dengan ruang terbuka sebagai suatu alternatif untuk dijadi tempat santai dan rekteasi bagi masyarakat dengan posisi menghadap ke laut, tapi dalam perjalanan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah hingga saat ini menjadi mubazir,” jelas politisi PKB ini.
Oleh karena itu, Hurek berharap dengan makin terbatsanya ruang terbuka bagi publik yang sangat terbatas di daerah pesisir pantai saat ini dapat dikelolah secara baik guna punya manfaat bagi warga kota.
“Saya sangat berharap tempat ini pemerintah dapat mengelolahnya ke fungsinha semula sehingga mempunyai nilai sosial dan ekonomi bagi rakyat kota ini,” pinta Hurek.
Menurut Hurek, pembangunan ini pemerintah tidak mengikuti dengan anggaran, namun semacam tukar guling, karena dulunya dijadikan terminal sehingga tidak difungsikan makanya dibangun Ruko dengan bagian belakang di buat suatu tempat ruang terbuka untuk masyarakat kota bersantai menikmati keindahan laut dan deburan ombak pada sore hari maupun malam hari. Namun hingga saat sudah tidak ada perhatian dari pemerintah maka pasti sangat disayangkan.
“Dengan kondisi seperti dirinya akan coba berkoordinasi dengan teman-teman dewan di komiso II guna meminta penjelasan pemerintah, sebab ini sangat berhubungan dengan aset daerah yang berhubungan dengan komisi II,” tutup Hurek. (riflan hayon)
