Kupang, seputar-ntt.com – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Aletha Kornelia Baun menuding dinas kesehatan provinsi dan kabupaten di daerah itu telah melakukan penipuan terhadap 87 tenaga bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Tudingan itu dilontarkan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait tidak dibayarnya gaji 87 orang tenaga Bidan PTT yang telah habis masa kontrak pada 1 Oktober 2014 lalu, namun sampai saat ini masih tetap menjalani tugas.
“Dinas Kesehatan tidak tranparan dalam pelaporan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat Rumah Sakit hingga Polides,” kata Anggota Komisi V DPRD NTT ini .
Selain mengkritisi Dinas Kesehatan, Aleta juga mengkritisi sikap bidan PTT yang sering meninggalkan desa tempat tugas mereka hingga mengaibaikan pelayan kesehatan di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu).
Sementara Ketua Komisi V, Winston Neil Rondo mendesak dinas kesehatan provinsi dan kabupaten segera berkordinasi dengan ke-87 tenaga Bidan PTT yang telah habis masa kontraknya sehingga mereka dapat kembali ketempat tugas masing-masing.
“Ini demi keselamatan banyak orang sehingga kita harus mencari solusinya untuk menyelamatkan pekerjaan ratusan bidan itu,” kata Winston.
Terhadap tudingan itu, Sekertaris Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Klemens Kasule Hala menjelaskan, seharusnya tiga bulan sebelum habis masa kontrak, surat usulan pengajuan perpanjangan kontrak sudah harus dikirim oleh Dinas Kesehatan kabupaten asal ke-87 bidan bertugas.
Namun hingga saat ini dari delapan kabupaten asal tempat tugas ke-87 orang tenaga bidan PTT itu bertugas, ada sebagian kabupaten yang belum mengirim ke dinas kesehatan provinsi, sehingga pihaknya belum meneruskan ke Kementrian Kesehatan di jakarta.
“Keterlambatan bukan diakibatkan oleh dinas kesehatan provinsi, melainkan dari dinas ksehatan kabupaten,” katanya.(joey)
