Kalabahi, seputar-ntt.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupeten Alor menggelar pertemuan advokasi pembentukan pokjanal posyandu kepada lintas sektor tingkat kabupaten. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kopdit Citra Hidup, Senin, 28/8/2023 pagi tersebut dibuka langsung Bupati Alor, Drs. Amon Djobo, M.A.P, didampingi Sekretaris Daerah, Drs. Soni O. Alelang.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas pokjanal posyandu.
“Saya harap pokjanal harus berfungsi dengan baik supaya kegiatan penanganan posyandu di tingkat desa, kelurahan, dusun, RT, RW bisa berjalan lancar. Ini membutuhkan peran kita semua dalam memberikan motivasi sehingga kegiatan posyandu terus aktif,” kata bupati dua periode ini.
Dikatakannya, meski saat ini Alor memiliki anggaran terbatas, namun semua komponen harus berupaya keras memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki, sebab masa depan generasi muda Alor sangat penting.
“Untuk menjadi sukses maka semangat kita tidak boleh berhenti. Saya juga meyakini para kader posyandu kita ini adalah ibu-ibu yang memiliki banyak pengalaman dan punya perhatian besar dalam memberikan pelayanan di posyandu,” ungkap Amon.
Diakhir penyampaiannya ia berharap agar peserta yang hadir dapat menghasilkan gagasan yang baik dalam pembentukan pokjanal posyandu.
“Pokja harus berfungsi khususnya dalam hal pembinaan. Adopsi pikiran yang baik serta masukan-masukan yang berharga demi hal baik bagi Kabupaten Alor,” tandas Bupati Djobo.
Kepala PMD Kabupaten Alor, Drs. Imanuel Djobo, M.Si dalam penyampaian materinya mengatakan, pedoman pembentukan pokjanal posyandu ini sesuai dengan Permendagri nomor 54/2007, yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaraan/pengelolaan posyandu.
“OPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pokjanal posyandu antara lain Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas P3A, Bappelitbang, P2KB, Dinas Kesehatan, Tim Penggerak PKK,” ujarnya.
Menurutnya, setiap OPD ini sudah melaksanakan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung dengan pokjanal posyandu.
“Kita harapkan koordinasi, kolaborasi harus menjadi bagian integral dari kegiatan ini, ditambah dukungan stakeholder yang ada diluar sehingga bisa mengatasi hal urgen yang ada disetiap posyandu,” harap Kadis PMD.
Ima Djobo lalu menyebut, ada enam kegiatan/program pokok posyandu yakni program kesehatan ibu dan menyusui, kesehatan bayi dan balita, keluarga berencana, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare.
“Melihat semua kegiatan ini sebenarnya sudah kita laksanakan, namun yang menjadi persoalan yaitu laporan secara berkala. Ini menjadi catatan bersama untuk bisa dibuat sehingga kita tahu bahwa pokjanal posyandu selalu bergerak,” katanya.
Lanjut Kadis PMD, ditahun 2023 tercatat 446 posyandu di Alor yang terbagi dalam empat strata antara lain pratama (127) madya (202), purnama (97) dan mandiri (20).
“Sebagian besar posyandu kita ada pada strata pratama dan madya. Strata ini bisa dibilang posyandu yang belum mantap karena kegiatan posyandu masih dibawah 8 kali setiap tahun. Tapi kita juga berbangga bahwa ada peningkatan jumlah posyandu kategori purnama dan mandiri tahun ini,” beber Ima.
Ia juga menyampaikan, faktor pendukung posyandu dari kepala desa/lurah dan perangkatnya, tokoh agama, tokoh masyarakat PKK, keluarga yang memanfaatkan posyandu, inovasi yang menarik dan prestasi yang dikelola oleh kader serta aktifnya kader secara sukarela sebagai pejuang kemanusiaan sangatlah penting.
“Untuk mitra kerja atau stakeholder sendiri adalah memahami kegiatan posyandu yang terkait dengan tugas dan fungsi institusi dengan menyediakan dana atau kegiatan dalamendukung kegiatan di posyandu terutama dalam meningkatkan kualitas kader,” imbuh Imanuel Djobo.
Sementara Kadis Kesehatan, dr. Farida Ariyani dalam Penyampaian materi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat era tranformasi layanan primer di posyandu menyampaikan, ada enam pilar utama transformasi yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistim ketahanan kesehatan, transformasi sistim pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan.
“Untuk itu Kemenkes menetukan tiga fokus integrasi layanan primer (ILP). Pertama, siklus hidup pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan. Kedua, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga ketingkat desa dan dusun, termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandami. Ketiga, memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa, serta kunjungan rumah dengan konsep Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK),” tuturnya.
Sambung Farida, pelaksana posyandu di era transformasi layanan primer, minimal ada lima orang kader dan tenaga kesehatan.
“Kalau tanda kecakapan kader berdasarkan 25 keterampilan dasar meliputi kader purwa dimana kader ini wajib menguasai dua keterampilan dasar pengelolaan posyandu dan layanan balita, ditambah dengan satu keterampilan dasar lain pilihan. Kader madya, wajib menguasai tiga keterampilan dasar (pengelolaan posyandu dan layanan balita serta bumil dan busui). Terakhir Kader utama, wajib menguasai seluruh keterampilan dasar,” tambah Kadis Dinkes.
Diakhir penyampaiannya, dr. Farida Ariyani juga mengatakan, peran petugas promosi kesehatan sangatlah penting dalam memberikan sosialisasi advokasi kepala daerah untuk menyediakan kader posyandu, memfasilitasi lintas program dalam pelaksanaan pelatihan kader secara terintegrasi dengan 25 keterampilan dasar, melibatkan lintas program dalam penilaian kader untuk mendapat tanda kecakapan kader serta melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pencapaian terget posyandu. (Pepenk)
