Kupang, seputar-ntt.com – Sebanyak 21 orang yang tergabung dalam Tim Kaji Terap Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), melakukan pertemuan bersama Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Rabu (3/12/2014). Kunjungan itu untuk membicarakan dan mendapat masukan terkait dengan peningkatan kualitas pembinaan kehidupan umat beragama di NTT yang di catat oleh pemporov Kalbar bahwa NTT sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang tercatat tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama.
Gubernur Frans Lebu Raya, mengatakan kunjungan Tim Kaji Kalbar yang terdiri dari pihak pemerintah bersama Pimpinan Agama Kalbar, memberikan motivasi tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan dan sekaligus peningkatan pembinaan kerukunan kehidupan antar umat beragama di NTT. Diakui Gubernur, isu agama sangat sensitif sehingga perlu ditangani juga secara kehati-hatian dengan melibatkan seluruh pimpinan agama bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dikatakan Lebu Raya, kerusuhan 1998 di Kupang menjadi sejarah pahit dan merupakan proses pembelajaran tersendiri dalam menata kehidupan umat beragama di NTT. Semenjak peristiwa itu dan hingga saat ini berkat kerja keras pemerintah provinsi yang tergabung dalam Forkopimda bersama pimpinan agama di NTT terus berupaya mecegah berbagai bentuk konflik sekecil apapun yang kemungkinan bisa terjadi.
“Kami di Provinsi NTT lewat Forkopimda, yaitu Saya, Pak Danrem, Kapolda Dan Lantamal dan Dan Lanud bersama pimpinan agama secara rutin melakukan pertemuan, berdialog, berdiskusi tentang apa permasahan dan solusi yang ingin di capai. Kami juga selalu mebuka ruang kepada pimpinan agama untuk berkomunikasi bersama pemerintah guna menyampaikan permasalahan yang ada sehingga semuanya dapat diselesaikan dengan mudah,” Kata Gubernur Lebu Raya, didampingi Wakil Ketua DPRD NTT, Alex Ofong.
Gubernur Lebu Raya, menjelaskan provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan sangat dikenal dengan kemajemukannya, terdiri dari berbagai etnis maupun agama. Untuk itu, kemitraan antara pemerintah dan pimpinan agama perlu terjalin baik dalam pembinaan kerukunan hidup atar umat beragama. Meingat, kemajuemukan inilah yang menjadi modal yang sanngat besar untuk membangun Nusa Tenggara Timur. “Saya akui perbedaan pasti ada dan tidak ada perbedaan yang tidak bisa kita selesaikan. Sebab, agama senantiasa membawa sukacita, bukan berkelahi. Kalau kita lakukan komunikasi dengan baik untuk memanusiakan manusia maka semuanya berhasil sukses dan lancar,” tambah Lebu Raya.
Sekda Provinsi Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie, mengatakan NTT menjadi daerah tujuan kunjungannya terkait kaji terap pembinaan kerukunan hidup umat beragama karena NTT tercatat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang aman dari konflik. Hal ini mendorong pemprov Kalbar bersama pimpinan agama memilih provinsi NTT sebagai daerah tujuan kunjungan guna memdapat masukan berkaitan dengan cara-cara mengatasi konflik agama. Sekda Zeet Hamdy Assovie, mengakui setelah berada di Kupang ternyata satu sama lain sangat menyadari bahwa konflik itu tidak penting dan dapat memecah-belah masyarakat.
“Kami kunjungi NTT karena NTT adalah guru kami di Kalbar. Semua orang Kalbar jadi pintar karena gurunya orang NTT termasuk saya jadi Sekda. Terdapat 11.500 guru orang NTT yang saat ini ada di Kalbar. Jadi selain NTT ini adalah guru kami maka kami juga datang di NTT untuk mendapat masukan bagaimana cara penanganan konflik agama. NTT tercatat di Republik ini sebagai daerah teraman dari konflik. Bagaimana cara penangannannya, tadi sudah kami dapat masukan dari Bapak Gubernur Frans Lebu Raya, untuk diterapkan di daerah kami,” kata Sekda Zeet Hamdy Assovie.
Tokoh Agama yang turut dalam robongan peningkatan wawasan Pimpinan Agama Kalbar di Kupang, masing-masing, Wasilun (pengurus wilayah Muhammadyah), Mgr. Agustinus Agus (Keuskupan Agung Pontianak), Dessy Sung (pengurus Matakin), Kurniadi Darmara (pengurus Walubi), Daniel Alfius (pengurus PGIW), Putu Dupa Bandem (pengurus PHDI) dan Yuline Marhaeni (pengurus WKRI Kalbar). Sedangkan dari NTT, yaitu Keua MUI NTT, Abdul Kadir Makarim, Ketua PHDI, I Gusti Made Putra Kusuma dan Sekretaris Sinode Kupang, Benyamin Nara Lulu.(biro humas setda ntt)
