Sabu, Seputar NTT.com – Para Guru PNS yang ada di Kabupaten Sabu Raijua merasa lelah dengan cara-cara yang dilakukan oleh Dinas PPO sabu Raijua. Pasalnya hak-hak mereka selalu saja diabaikan dengan alasan yang tidak masuk akal seperti kekurangan gaji yang sampai saat ini belum juga dibayar oleh Dinas PPO.
Bebebrapa guru SD yang sempat duduk dengan SeputarNTT di Seba mengeluhkan akan hak mereka yang tidak kunjung dibayar yakni kekurangan gaji dari bulan Januari sampai pada bulan Mei sedangkan instansi lain sudah dibayar lunas
Salah seorang guru di Seba yang minta namanya tidak diekspos sangat menyesalkan sikap Dinas yang hanya berdiam diri tanpa ada beban sama sekali untuk membayar akan hak-hak guru.
Menurutnya, semua guru belum dibayar kekurangan dan ketika dipertanyakan, Dinas hanya bisa menjawab bahwa mereka masih sibuk dengan urusan lain.
“Kalau kita tanya nanti bilang masih bayak kerjaan jadi jangan banyak tanya, padahal mereka tidak tahu bahwa kita juga banyak kerja dan itu hak kita” kesalnya
Dia menambahkan, sewaktu masih di kabupaten Kupang masih sangat lancar tetapi setelah jadi kabupaten sendiri malah lebih lambat padahal katanya Sabu Raijua jadi kabupaten untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat jadi semuanya pada bohongg belaka saja.
Dia mencurigai pihak dinas sedang mengambil keuntungan dengan cara deposito dan belum jatuh tempo sehingga uang yang ada belum bisa cair untuk membayar hak-hak para guru di kabupaten Sabu Raijua.
“kita sudah melaksanakan tugas dan kewajban sebagai guru tetapi hak tidak dibayar, kalau kita tidak melasanakan tugas mereka berteriak dan kita disalahkan terus” tandasnya
Sementara guru lainnya menambahkan, sekarang sudah akhir bulan september namun hak mereka tidak kunjung dibayar dan tidak ada kepastian dari Dinas apakah akan dibayar setelah ada bunga di Bank ataukah dibayar setelah mereka pensiun dulu.
Dia meminta supaya Dinas PPO maupun bendahara bisa memprioritaskan untuk mengurus hak mereka yang masih belum dibayar selama ini. Kalau memang bendahara yang tidak mau mengurus maka kepala Dinas bisa memerintahkan bendahara supaya melaksanakan tugasnya sebagai bendahara.
Guru lainnya lagi mengatakan bahwa Dinas PPO tidak serius mengurus nasib guru dan hanya mementingkan diri sendiri.
“Buktinya sekarang, kalau kita tanya bendahara malah minta kita jangan tanya banyak karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, bukan hanya urus kalian punya kekurangan saja. Itu kata mereka di Dinas” kesalnya.(Boni)
