Lembata, seputar-ntt.com – Banyaknya honorer Kategori Dua (K2) di Kabupaten Lembata yang tidak lolos seleksi disebabkan adanya pejabat yang menitipkan jatah honorer K2 untuk diloloskan. Banyak honorer yang ternyata tidak memenuhi syarat, namun diloloskan menutup peluang bagi honorer lain yang memenuhi syarat.
Pengakuan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lembata, Petrus Toda Atawolo, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Lembata terkait persoalan honorer K2, Sabtu (3/5/2014). RDP ini dipimpin oleh wakil ketua DPRD Lembata, Yoseph Meran Lagaor
“Saya ingin katakan dengan jujur bahwa ternyata di beberapa sekolah ada titipan pejabat-pejabat tertentu yang nota bene beban kerjanya belum mencukupi syarat administrasi. Begitu banyak rekayasa yang ditemukan dilapangan. Misalnya di SD Tapobaran, di sana ada titipan pejabat tertentu,” ungkap Atawolo.
Pengakuan Sekda Petrus Toda Atawolo ini mendapat tanggapan keras dari anggota DPRD Lembata. “Jika benar apa yang dikatakan Sekda maka terkutuklah mereka yang membuat rekayasa seperti ini. Saya juga meminta agar Pemkab lembata dan DPRD harus mengambil langkah supaya tidak ada yang dirugikan dalam kasus ini,” kata Philipus Bidiona, anggota DPRD dari Partai PKPI.
Bediona juga meminta agar Pemerintah harus mengambil langkah-langkah hukum terhadap oknum yang telah melakukan rekayasa dalam tseting honorer K2 di Lembata. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi hal yang sama dikemudian hari. “Kita tidak boleh tinggal diam, kita harus gugat mereka yang melakukan manipulasi ini,” tegasnya.
Sementara Tarsisia Hany Candra Anggota DPR-D dari partai Demokrat mengaku terkejut dengan pengakuan Sekda bahwa ada titipan pejabat dalam testing honorer K2 di Lembata. “Ternyata Pemda tahu bahwa ada titipan sehingga merekayasa administrasi. Jika demikian kenapa ini dibiarkan maka kita patut menduga bahwa kemarin-kemarin mereka juga melakukan hal yang sama. Kita tidak boleh diam, kita harus proses hukum kasus ini” tandasnya.
Mencuatnya persoalan honorer K2 di Kabupaten Lembata ini diangkat oleh FP2L yang menyurati Lembaga DPRD Kebupaten Lembata untuk menelusuri dugaan manipulasi dan rekayasa terkait testing honorer K2. berdasarkan laporan ini DPRD Lembata memanggil Pemkab Lembata untuk didengar pendapatnya dalam RPD.
Sementara penanggungjawab FP2L, Ali Kedang kepada Seputar NTT mengaku kecewa karena pihaknya tidak diundang dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dengan pemkab Lembata.
“Kami kecewa sebab Sekwan hanya mengeluarkan undangan untuk DPRD dengan Pemkab, padahal kasus ini kami yang angkat. Saya sempat bertemu Ketua DPRD dan beliau berjanji bahwa kami akan dihadirkan tapi kenyataannya tidak demikian” katanya.
Menurutnya, pihak yang paling bertanggungjawab dalam carut-marutnya persoalan honorer K2 di Kabupaten Lembata yang penuh dengan rekayasa dan manipulasi adalah Bupati Lembata, Sekda, BKD dan Kabid kepegawaian. “Yang paling bertanggungjawab dalam hal ini adalah Bupati, Sekda, BKD dan kabid Kepegawaian,” pungkasnya.
(aloysius making)
