Kupang, seputar-ntt.com – Laju inflasi NTT pada tahun 2013 tercatat sebesar 8,41 persen year on year (yoy) atau selisih 0,04 persen dari inflasi nasional yakni 8,38 persen (yoy). Namun demikian, inflasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2012 yang sebesar 5,33 persen (yoy).
Tingginya laju inflasi di Provinsi NTT secara umum disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan cukai tembakau yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap hamir seluruh komoditas. Selain itu, kondisi cuaca yang kurang kondusif juga berpengaruh pada kelancaran distribusi barang.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat pleno pertama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), NTT tahun 2014 yang berlangsung, Kamis (20/2/2014) di ruang kerja Gubernur NTT.
Asisten II Setda NTT, Drs. Andreas Djehalu yang mewakili Gubernur NTT mengatakan, kehadiran TPID membawa dampak positif terhadap pengendalian inflasi di Provinsi NTT. Hal tersebut terkonfirmasi dari semakin tipisnya gap inflasi antara Provinsi NTT dengan nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
Apresiasi juga disampaikan Gubernur NTT kepada TPID NTT karena telah dinobatkan sebagai TPID terbaik tingkat Provinsi di kawasan Indonesia Timur untuk periode tahun 2012 yang diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden pada acara rapat koordinasi tingkat nasional TPID 2013 yang berlangsung Juni 2013 lalu.
Hal lain juga yang tidak kalah membanggakan adalah telah di launchingnya web site pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) – sikomodo pada tanggal 12 Desember 2013 lalu. Bahkan pada penutupan tahunpun TPID NTT masih terus berkarya yang ditandai dengan terbentuknya 6 TPID Kabupaten/Kota baru dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Mendagri No.500/6414/SJ tanggal 19 September 2013 perihal rencana aksi tindaklanjut Paket kebijakan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Ke-6 TPID tersebut yakni TPID Manggarai Barat, Manggarai, Ende, Belu, Sumba Timur dan TPID Kota Kupang.
Mencermati kondisi terkini, kata Djehalu, masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki terutama pada tahun 2014 ini, diantaranya pengoptimalan fungsi TPID di tingkat Kabupaten/Kota yang baru terbentuk dan pengembangan pusat informasi harga pangan strategis. (sho)
