Kupang, seputar-ntt.com – Ibrahim Agustinus Medah memberikan penjelasan di Media Sosial (Medsos) lewat akun Facebooknya terkait kepindahan ke Partai Hanura. Medah menulis penjelasannya di group FB Veki Lerik Bebas Bicara pada Sabtu (26/8/2017). Penjelasan ini diharapkan bisa memberi pencerahan kepada masyarakat sekaligus simpatisan Iban Medah.
“Saya perlu menjelaskan tentang sikap politik yang saya ambil hari ini. Bahwa, pada Musda Partai Golkar Provinsi NTT bulan Agustus 2016 yang lalu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Setya Novanto dalam pidatonya meberikan diskresi (kewenangan khusus) agar saya kembali memimpin Partai Golkar Provinsi NTT untuk Periode Ketiga dengan tujuan agar saya dicalonkan menjadi calon gubernur NTT pada tahun 2018,” tulis Medah.
Pemberian diskresi itu ungkap Medah, diberikan dengan syarat harus maju dan menang. Untuk itu dia diminta oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk membuat surat pernyataan diatas meterai yang isinya bahwa jika kalah dalam Pilgub NTT 2018 maka Medah harus meletakan jabatan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT.
“Saat ini, tanpa melalui mekanisme Juklak 06 Partai Golkar, yaitu harus melalui penjaringan dan survey, baru ditetapkan calon kepala daerah dari Partai Golkar, ternyata DPP Partai Golkar telah menetapkan orang lain sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah (baca pernyataan DPP PG di media, http://www.victorynews.id/golkar-usung-laka-lena-di-pilgub…/),” papar Anggota DPD RI ini.
Medah menilai bahwa sikap DPP Partai Golkar tersebut tidak konsisten dengan mekanisme Juklak 06 Partai Golkar. Karena keputusan DPP Partai Golkar tersebut yang tidak konsisten maka menyebabkan dirinya sudah dikalahkan lebih dahulu oleh DPP Partai Golkar sebelum diberi kesempatan untuk bertarung dalam Pilkada.
“Karena itu, saya mewujudkan pernyataan saya bahwa harus meletakan jabatan saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT sesuai pernyataan tertulis yang diminta Ketua Umum DPP Partai Golkar saat memberikan diskresi agar saya memimpin kembali Partai Golkar Provinsi NTT periode ketiga.
Sehingga, mundurnya saya dari jabatan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT bukan keinginan sepihak saya tetapi saya harus melaksanakan keinginan Ketua Umum DPP Golkar, Pak Setya Novanto bahwa saya harus mengundurkan diri apabila saya tidak menajdi Gubernur NTT,” jelas Mantan Ketua DPRD NTT itu.
Medah juga mengatakan bahwa tidak benar jika sudah ada hasil survey dari DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa ada oknum tertentu di Golkar yang elektabilitasnya melampaui dirinya. Sedangkan hasil survey yang dilakukan oleh partai lain menunjukan bahwa elektabilitas saya jauh diatas 16 persen sedangkan oknum yang diusung DPP Golkar, tidak lebih dari 7 persen.
“Hasil survey yang sama yang dibiayai oleh saya, menempatkan elektabilitas saya berada jauh diatas oknum dari Golkar tersebut. Sehingga, jika ada pihak yang mempermasalahkan saya, itu hanya karena takut kandidat yang disusungnya akan kalah. Mari kita ikuti proses Pilkada untuk kepentingan rakyat NTT bukan untuk kepentingan calon atau kelompok tertentu. Orang yang mementingkan calon adalah orang yang tidak mementingkan kepentingan rakyat tetapi mementingkan keinginan calon,” papar mantan Bupati Kupang dua periode ini. (jrg)
