Kupang, seputar-ntt.com – Walikota Kupang, Jonas Salean menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, bisa menurunkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) asalkan biaya pokok DPRD Kota Kupang juga diturunkan. Pasalnya, PAD Kota dari PPJ juga digunakan untuk biaya pokok dewan.
“Kita tidak ada masalah untuk turunkan pajak penerangan jalan, asalakan DPRD juga harus turunkan biaya pokok mereka sebab PPJ menjadi salah satu sumber PAD yang juga diuntuk biaya poko dewan,” ujar Jonas, Senin (19/10/2015) di Balaikota.
Jonas mengatakan, Jika DPRD merasa bahwa PPJ sebesar sepuluh persen sangat membebani masyarakat maka bisa diturunkan menjadi lima persen sesuai harapan masyarakat. Namun demikian, ada konsekwensi dari penurunan pejak tersebut karena berimbas pada PAD yang juga membiayai kebutuhan DPRD dan kepala daerah.
“Biaya pokok kita kan ditanggung oleh APBD yang salah satu sumbernya PPJ. Nah kalau kita bersama-sama sepakat untuk menurunkan biaya pokok kita, kita sangat setuju untuk menurunkan PPJ,” tandas Jonas.
Dia mengaku, selama ini masyarakat tidak pernah protes dengan besan PPJ sebesar sepuluh persen. Pasalnya pembayaran PPJ yang berlangsung selama ini berjalan lancar tanpa ada keluhan.
“Penetapan besaran PPJ itu bukan datang dari satu pihak saja, tapi ini hasil keputusan bersama sehingga jika saat ini DPRD merasa bahwa itu membebani masyarakat, yah silahkan saja. Tapi jangan lupa konsekwensinya,” tegas Jonas yang baru pulang dari Beijing.
Dia menjelaskan PAD kota dari PPJ berkisar 19-20 miliard setiap tahunnya dari 70 ribu lebih pelanggan listrik yang ada di Kota Kupang. Dari jumlah tersebut Pemkot Kupang akan membayar ke PLN sebesar sepuluh miliar setiap tahun untuk penarangan jalan umum (PJU).
“Jadi bukan hanya biaya pokok saja yang nanti terkendala, tapi juga penerangan jalan umum karena kita harus nombok. Memang saat ini kita lagi berusaha menggunakan tenaga surya untuk lampu jalan, tapi belum bisa tercakup semua sehingga kita masih butuh listrik PLN,” paparnya. (riflan hayon)
