Kupang, seputar-ntt.com – Dalam rangka koordinasi untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara serta implementasi anggaran, Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Belis Siswanto bersama jajaran yakni Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas), Devi Sonya Adrince, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP), Candra Budi, serta Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3), Mochamad Taufiq serta didampingi juga oleh Moch. Luqman Hakim selaku Kepala KPP Pratama Kupang dan M. Arifin, selaku Kepala KPP Pratama Atambua, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 menemui Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Emelia Nomleni, di Rumah Jabatan Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kedatangan Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara kali ini untuk menjalin silaturahmi, serta meningkatkan sinergi dan koordinasi antar instansi pemerintah khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Kanwil DJP Nusa Tenggara dan DPRD Provinsi NTT dapat bersama-sama melaksanakan pengawasan atas proses pengamanan penerimaan negara dan pemanfaatannya di masyarakat.
Dana dari Pemerintah Pusat digelontorkan kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diantaranya untuk pembangunan gedung, jalan di sektor – sektor pariwisata, bendungan, permukiman, jalan nasional, bandara, dan pelabuhan. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Belis Siswanto berharap pengawasan terhadap pengamanan penerimaan negara dapat terlaksana dengan baik.
Selain itu, Kanwil DJP Nusa Tenggara, khususnya KPP Pratama Kupang akan selalu memberikan pelayanan terbaik serta memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait perpajakan kepada seluruh masyarakat NTT melalui kelas pajak, Business Development Service, dan inklusi pajak.
Ketua DPRD Provinsi NTT juga akan mendukung secara penuh upaya sosialisasi perpajakan ke masyarakat yg selama ini sudah kita laksanakan, baik melalui media cetak, media online maupun media sosial. “Kami akan selalu mendukung supaya masyarakat NTT menjadi masyarakat yang paham dan taat pajak, sehingga penerimaan negara lebih optimal dan bebas dari korupsi” tandasnya.
Kesadaran akan pentingnya pajak sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat di Indonesia, oleh karenanya dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak.(*)
