Labuan Bajo, SeputarNTT.com – Berkenaan dengan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2013, Komite independen Pemantau Pembagunan Daerah (KIPPDA) Manggarai Barat melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Bupati Agustinus Ch Dula dan wakilnya Maximus Gasa, serta manfaat pasca penyelenggaraan Sail Komodo 2013.
Evaluasi ini dilakukan dengan menggelar aksi damai mengelilingi kota Labuan Bajo, Senin (28/10/2013) yang dimulai dari kampung Nggorang Kecamatan Komodo. Dalam aksi Longmarch ini berbagai poster dengan bermacam pernyataan sikap dibawa oleh massa. Setelah berkeliling kota sambil melakukan orasi, massa akhirnya menuju kantor Bupati Manggarai Barat untuk menyarhkan pernyataan sikap mereka.
Ketua KIPPDA Mabar Yoakim Abi, ketika
di konfirmasi disela-sela aksi tersebut mengatakan, pemerataan Infrastruktur di Kabupaten Manggarai Barat tidak merata. Dirinya mencontohkan seperti di Kecamatan Kuwuis,Kecamatan Macang Pacar,dan Kecamatan Ndoso. Disana Infrastruktur jalan,sarana air Minum,sarana kesehatan masih sangat minim, bila dibandingkan Kecamatan
lain.
“Sementara ada juga kecamatam yang baru 2 tahun tapi pembagunan
Infrastrukturnya sangat luar biasa. Ini artinya Kepemempinan Bupati
Dula dinyatakan Gagal karena asas pemerataan pembanggunan Pembanggunan tidak Nampak.”tandasnya.
Yoakim Abi juga menilai Kegiatan Sail Komodo 2013 yang berlangsung di Manggarai Barat tidak memberi manfaat apa-apa bagi masyarakat. Dia mencontohkan pembangunan rumah sakit yang tidak tuntas dan mubasir, persoalan air bersih yang tidak teratasi dan berbagai persoalan lainnya.
“Dana kegiatan Sail Komodo Ratusan miliar tapi tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Contoh seperti bedah rumah yang dilakukan tidak memuaskan pemilik rumah. Rumah pintar yang dibangun dan telah diresmikan ternyata masih bermasalah dan sedang disidangkan di pengadilan negeri Labuan Bajo,”paparnya.
Koordinator aksi Albertus Obet, kepada wartawan menjelaskan aksi damai yang dilakukan dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda 28 Oktober. Dalam kegiatan ini dilakukan mimbar bebas sekaligus menjadi ajang evaluasi terhadap Pemerintah Daerah dan kegiatan sail komodo 2013.
“Kami menuntut agar KPK segera mengaudit dana APBN maupun DAK, DAU yang dipakai dalam pelaksanaan Sail Komodo 2013. Kami juga meminta Menkes dan Menkokesra untuk menuntaskan pembangunan RSUD Mabar. Kami menuntut Gubernur NTT dan Bupati Mabar untuk membatalkan perjanjian dengan pihak ketiga terkait pengelolaan pantai Pede dan Wae Cicu,”tegas Albertus. (sir)
