Kupang, seputarntt.com- Ketua DPW PKB NTT Ir. Yucundianus Lepa, merespon langkah yang diambil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk berpartisipasi membantu pemerintah mengatasi persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya di NTT. Salah satu langkah untuk persoalan tersebut yakni dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
“Pada pertengahan bulan Maret ini, DPW PKB NTT akan melakukan kegiatan Rapat Pimpinan Wilayah dimana salah satu agenda yang akan dibahas adalah membentuk Satgas TKI PKB. Kita akan siapakan Posko di Seluruh Kantor DPC PKB yang ada di Kabupaten/Kota di NTT,” kata Yucun Lepa, Jumat, (3/3/2017).
Yucun mengakui Kasus Human Trafficking masih menjadi persoalan serius di NTT. Untuk itu diperlukan penanganan yang serius dan tuntas. Dari data Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang hingga bulan Pebruari 2017, sudah 17 orang TKI Asal provinsi ini dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa.
“Kondisi ini yang menjadi refleksi bagi pemerintah daerah Provinsi Nusa Tanggara Timur dan pekerjaan utama bagi Satgas TKI PKB didaerah dalam menjegah semua persoalan yang terjadi guna membantu Pemerintah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar telah mengukuhkan Satgas TKI PKB di Jakarta Pusat, pada Selasa (28/2/2017).
Muhaimin mengatakan tugas Satgas TKI PKB antara lain yakni mendirikan posko-posko dilokasi yang rawan penyelundupan TKI yang tidak berdokumen. Kemudian bersama pihak terkait, baik itu kepoliain dan imigrasi, satgas akan bertindak cepat dan tegas dalam mencegah para calo yang hendak memberangkatkan TKI tak berdokumen ke luar negeri.
“Satgas akan membuat posko di sembilan titik keberangkatan TKI, di perairan Kepulauan Seribu sampai ke Malaysia. Jadi satgas memiliki tugas untuk mencegah, menyiapkan dan mengawasi. Tim akan membantu para calon TKI memeroleh informasi yang lengkap, terkait prosedur pemberangkatan yang legal dan mencegah pemberangkatan ilegal,” kata Muhaimin.
Selain itu, kata Muhaimin, satgas nantinya juga akan mendorong pemangku kebijakan di Kepulauan Riau, untuk merumuskan kebijakan dan program strategis. Dalam upaya mencegah penyelundupan TKI tak berdokumen, melalui jalur-jalur resmi maupun jalur ilegal. (Vincent Mone)
