Kupang, seputar-ntt.com—Kerjasama yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) jangan sebatas lingkungan Provinsi NTT saja, tapi perlu juga dibangun kerjasama dengan kelembagaan lain.
Kelembagaan yang dimaksud seperti Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Riset Perguruan Tinggi, Kementrian Kelautan dan Perikanan serta Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Regional Timur Indonesia, yang terdiri dari 11 Provinsi.
“Harus ada rapat-rapat besar yang dibuat oleh 11 Provinsi, mungkin perlu iuran. Kalau kami di BKS ada, sehingga kalau ada rapat-rapat besar biaya diambil dari iuran tersebut, biasanya jelas,” ujar Asisten ! Setda Provinsi NTT, Mikael Fertnandez saat membuka kegiatan Rakorda Kelitbangan Provinsi NTT, di Hotel Neo Aston, Kamis (1/3/2018).
Menurut Mikael Fernandez, FKPPD wilayah Timur Indonesia beranggotakan 11 provinsi ini, mesti berbuat sesuatu yang besar sebagai bentuk mengikrarkan dirinya, supaya orang tahu dan mengenal, sehingga Litbang di kabupaten/kota harus mulai bergerak untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.
“Untuk dapat sumber daya di zaman sekarang tidak gampang, lebih baik ke fungsional yang lebih professional, untuk itu kita ajak teman-teman yang punya kemampuan bagus coba kita masuk ke jabatan-jabatan fungsional,” ajak Mikael Fernandez.
Diakui Mikael Fernandez, pada Rakor ini dapat membangun komitmen bersama antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot dalam kerangka penyelenggaraan litbang yakni dalam hal penelitian, pengkajian,pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian bahan evaluasi kebijakan sesuai Kepmendagri nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi, dan peran litbang untuk mendukung program Pemda.
“Program kelitbangan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan SDM yang handal, lembaganya kuat, jaringannya luas, serta dukungan dana yang memadai. Untuk itu Pemkab/Pemkot perlu berbenah diri untuk mempersiapkan SDM didaerahnya masing-masing,” harapnya.
Hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan, kata Mikael, perlu terus ditingkatkan, disebarluaskan keseluruh lapisan masyarakat, menggunakan jurnal yang terakreditasi, baik ditingkat provinsi, nasional dan internasional.
“Publikasi hasil penelitian sebagai layanan jasa dunia yang harus dikembangkan, sebagai sebuah konsistensi informasi kedepan, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia oleh litbang, sebagai perangkat daerah yang berbasis keilmuan harus menunjukan eksistensinya, dan sebagai pelopor perubahan dan kreatifitas menuju perubahan pola pikir, serta meningkatkan buidaya kerja yang berdampak pada perubahan cara bertindak, untuk meraih kinerja aparatur demi kemajuan daerah ini,” tuturnya.
Pada bagian lain Kepala Badan Litbang NTT Thomas Bangke menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan daerah perlu dilakukan serta terus meningkatkan kerjasama kelitbangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sebelumnya Ketua Panitia Rakor, Nixon mengatakan, Litbang seyogyanya merupakan suatu upaya permulaan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah, secara sistematis untuk memperolah informasi, data dan keterangan yang objektif dan valid dalam menganalisis dan mengidentifikasi berbagai kekuatan, peluang, ancaman dan tantangan.
“Tujuan diselenggarakannya Rakor ini, tidak lain untuk memantapkan pelaksanaan kelitbangan di Provinsi NTT, serta mensikronkan hasil kelitbangan tahun 2017 dan penyelarasan kelitbangan tahun 2018, dan tidak kalah penting juga meningkatkan kerjasama kelitbangan antara Pemprov NTT dengan kabupaten/kota se-NTT, dengan peserta sekitar 70 orang,” jelas Nixon. (ira)
