Kupang, seputar-ntt.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Timur akan mengeluarkan sertifikat atau label halal terhadap UMKM di Provinsi NTT. Ini seiring program memberi label halal untuk produk pangan, obat, dan minuman.
“Produk pangan, obat dan minuman perlu diberi labelisasi halal. Ini untuk pengembangan ekonomi daerah,” ujar Direktur Lembaga Pengurus Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM) MUI NTT, Khalid Kasim Moenardy, Rabu (23/4/2022) di Kantor MUI Provinsi NTT.
Khalid Kasim Moenardy menjelaskan, keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan lebel halal yang berlaku sejak tanggal 1 maret 2022 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang logo halal yang di tentukan oleh permenag.
“Jadi sampai dengan saat ini dari semua pengusaha kecil, produk pangan diberi label halal, tetapi bagi produk lainnya yang tidak halal harus juga diberikan label yang jelas supaya masyarakat bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang khusus,” Khalid Kasim Moenardy.
Ia mengatakan pula, penggunaan label halal menjadi penting bagi pengembangan ekonomi daerah agar produk lokal dapat bersaing dengan produk dari luar.
“Proses pengurusan label halal tidak sulit. Silakan bersurat ke Kementerian Agama dan Kementerian Agama memerintahkan MUI NTT untuk melakukan survei di lapangan guna penerbitan sertifikat halal dimaksud,” harap Moenardy
Ketua (LPPOM) MUI NTT juga mengakui, di NTT proses sertifikasi produk pangan berjalan lancar hingga ke daerah. Proses sertifikasi atau label halal biayanya murah, sehingga pengusaha kecil bisa menjangkaunya.
Dirinya juga menjelaskan, untuk saat ini dalam pegunakan logo lebel halal yang lama maupun lebel halal yang terbaru yang sudah dintetakan tanggal 1 maret 2022 oleh BPJPH.
“Untuk pengusaha yang masih memiliki stok kemasan dengan label halal dan nomor ketetapan halal MUI, diperkenankan untuk menghabiskan stok kemasan terlebih dahulu,” beber Aqil Khalid Kasim Moenardy. (*)
