Maumere, seputar-ntt.com – Kelangkaan minyak tanah (Mitan) yang terjadi akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat kecil. Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) NTT, Meridian Dewanta Dado, ada oknum-oknum kontraktor “nakal” di wilayah Kabupaten Sikka yang sengaja memakai kaki tangannya atau melalui warga masyarakat tertentu untuk membeli dan mengambil BBM jenis Minyak Tanah dengan harga bersubsidi di Agen Penyalur dan Pangkalan Minyak Tanah dengan memakai jerigen dalam jumblah besar sehingga minyak tanah menjadi langka.
Meridian mengatakan modus tersebut digunakan oleh kontraktor-kontraktor “nakal” untuk mengerjakan proyek-proyek pengaspalan jalan dengan nilai proyek fantastis hanya mengeruk keuntungan sepuas-puasnya.
“Akibat disparitas atau perbedaan harga yang begitu besar antara harga bersubdidi dan non subsidi maka oknum-oknum kontraktor “nakal” yang semestinya membeli minyak tanah dengan harga industri atau non subsidi justru bermain curang dengan memanfaatkan kaki tangannya guna mengambil, membeli dan mengangkut BBM jenis Minyak Tanah bersubsidi untuk kemudian ditimbun sehingga bisa digunakan saat proyek pengaspalan jalan mulai dikerjakan” tegas Meridian.
Meridian juga mengungkapkan praktek dan modus seperti ini sudah berlangsung lama di Kabupaten Sikka dan hal tersebut diduga berlangsung dengan restu atau sepengetahuan oknum aparat kepolisian dan oknum pejabat teras di Kabupaten Sikka. Karena itu, praktek penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan rakyat berlangsung terus tanpa pernah diusut dan diberantas secara hukum.
“Polisi jangan bermain kucing kaleng dengan kontraktor “nakal”. Sebetulnya sangat mudah bagi pihak kepolisian yang jujur dan kredibel untuk menumpas praktek penyalahgunaan BBM bersubsidi. Polisi tinggal melacak jalur distribusi BBM bersubsidi mulai dari Agen Penyalur sampai Pangkalan Minyak Tanah serta mendata siapa-siapa kontraktor yang sedang mendapatkan order besar pekerjaan pengaspalan jalan yang memang membutuhkan BBM jenis minyak tanah dalam jumblah besar sebagai bahan pengencer aspal,” katanya.
Meridian berharap pihak Pemerintah Daerah harus lebih pro aktif melakukan langkah pencegahan dengan mengatur jalur distribusi BBM bersubsidi secara ketat.
Imbuh Meridian, bila situasinya sudah mengarah pada kelangkaan minyak tanah akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi maka pihak kepolisian harus menerapkan ketentuan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
“Undang-Undang sudah jelaskan bahwa Barang siapa yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM dan disubsidi pemerintah dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp. 60 miliar. Karena itu Polisi harus tegas usut polemik ini,” papar Meridian.
Diberitakan sebelumnya, Terhitung sejak bulan Desember 2016 hingga memasuki pertengahan Februari 2017 masyarakat Kabupaten Sikka sulit mendapatkan minyak tanah. Kelangkaan minyak tanah ini dirasakan oleh hampir semua rumah tangga yang ada di Kabupaten Sikka. Kurang lebih tiga bulan ini sering terlihat pemandangan orang membawa jeriken lalu lalang memburu minyak di setiap pangkalan.
Jr. Sales Executive Retail XII Flores, Vano Daniel Wibawanto ketika ditemui wartawan Senin (13/2/2017) siang di ruang kerjanya menegaskan bahwa pihaknya sudah mendistribusikan minyak tanah untuk masyarakat lewat 2 agen minyak tanah yang ada di Maumere. Menurutnya, sejauh ini Pertamina sebagai operator pendistribusian minyak tanah yang dipercayakan oleh Negara sudah menjalankan fungsinya dengan benar.
“Setiap hari selalu ada distribusi minyak tanah untuk masyarakat sekitar 15 sampai 20 kilo liter atau 15 ribu liter sampai 20 ribu liter. Agen di sini kan ada dua jadi rata-rata per hari bisa mencapai 30 ribu liter kita salurkan untuk masyarakat. jadi dalam seminggu paling kurang kita distribusikan minimal 170 ribu liter,” papar Vano.
Lebih lanjut, Vano mengungkapkan bahwa kuota minyak tanah tahun 2017 yang ditetapkan oleh BPH Migas belum ada namun untuk tahun 2015 kuota untuk Maumere sebesar 8.427 kilo liter sedangkan tahun 2016 sebesar 8.392 kilo liter. Menurutnya, untuk tahun 2017 pihaknya tengah berusaha untuk mendistribusikan secara tepat sehingga stok minyak tanah hingga akhir tahun tetap ada.
“Minyak tanah ini ada dua satu yang bersubsidi dengan harga pasaran Rp.4000 dan yang non-subsidi dengan harga pasaran Rp.7800. Kalau yang subsidi itu diperuntukan bagi rumah tangga sedangkan yang non-subsidi diperuntukan bagi industri. Stok kita untuk yang subsidi memang selalu didistibusikan setiap hari sedangkan yang non-subsidi ini masih banyak karena tidak banyak yang membeli di sini. Kami berusaha untuk mendistribusikan minyak tanah bersubsidi ini secara merata sehingga saat akhir tahun tidak jebol kalau tidak masyarakat harus membeli minyak tanah non-subsidi yang harganya jauh lebih tinggi,” sambung Vano.
Berdasarkan data yang diperoleh wartawan, selama tahun 2016 terdapat 15 item pekerjaan jalan dengan total anggaran sebesar 110 milyar. Pekerjaan-pekerjaan ini melibatkan empat kontraktor besar di Kabupaten Sikka yakni PT. Waigete Abadi, PT. Mega Duta Konstruksi, PT. Alam Flores, dan PT. Nusa Tenggara Jaya.
Sedangkan kontraktor yang membeli minyak tanah non-subsidi di Pertamina hanya dua kontraktor yaitu PT. Alam Flores sebanyak 15 kilo liter dan PT. Nusa Tenggara Jaya sebanyak 5 kilo liter.(chs)
