Kupang, seputar-ntt.com–Otoritas Jasa Keuangan mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam mewujudkan perekonomian yang inklusif, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Demikian diungkapkan Kepala OJK Provinsi NTT, Robert Sianipar dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Penguatan BUMDes Provinsi NTT, di aula Fernandez, Senin (20/5/2019).
“Kegiatan yang saat ini dilakukan OJK dalam memfasilitasi diantaranya, penguatan kelembagaan dan survei usaha BUMDes yang ada, karena kami mewujudkan perekonomian yang inklusif,” jelas Robert.
Dikatakan Robert, Dari 3.026 Desa yang ada di Provinsi NTT, telah terbentuk 978 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebanyak 781 BUMDes yang berstatus aktif, dengan penyertaan modal sebesar Rp 118 Miliar.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 55 desa telah memiliki produk unggulan dan sudah berhasil untuk mengekspor produknya tersebut,” ujar Robert.
Diakui Robert, BUMDes dinilai memiliki potensi dalam pengembangan dana desa, untuk itu pendirian BUMDes ini dimaksudkan untuk mendukung seluruh kegiatan ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa.
Dijelaskan Robert, pendirian BUMDes berasal dari alokasi dana desa, APBD kabupaten, pinjaman pihak ketiga maupun dana masyarakat.
Oleh karena itu, tandas Robert, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terus berupaya untuk mendorong agar semua desa memiliki BUMDes, dalam menunjang pembangunan desa.
“Partisipasi sektor jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk mendorong, melalui transfer program akses keuangan khususnya di daerah, agar empat program inklusi keuangan yang saat ini sedang digodok dan difasilitasi oleh OJK,” tandasnya.
Inklusi keuangan yang dimaksud, tegas Robert, yakni mendorong akses keuangan khususnya pembiayaan usaha produktif melalui pengembangan KUR Klasterisasi, mempercepat akselerasi pengembangan ekonomi syariah, meningkatkan akses keuangan di daerah melalui optimalisasi peran BUMDes dan BUMADes dan memperluas sumber pembiayaan infrastruktur di daerah.
Diakui Robert, dari potensi usaha yang dimiliki desa, masih terdapat beberapa hambatan, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya BUMDes bagi pengembangan desa, terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDes dan belum optimalnya pendampingan yang dilakukan oleh instansi terkait. (joey)
