Kupang, seputar-ntt.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang akan kembali mengusulkan pengadaan dua unit mobil Fortuner untuk operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang dalam pembahasan Sidang APBD murni tahun 2014 yang akan dilakukan bulan Desember nanti. Pasalnya, mobil Fortuner sangat penting untuk menunjang operasional kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Hal ini disampaikan Wali Kota Kupang, Jonas Salean, SH, M.Si, kepada wartawan di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Kupang, Rabu 13 November 2013.
Jonas mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor dimana untuk mobil jabatan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 3500 CC dan untuk pimpinan DPRD adalah sedan atau minibus dengan 2000 CC.
Menurutnya, Pemkot Kupang akan kembali mengusulkan pengadaan mobil Fortuner pada sidang APBD murni nanti.
Karena, saat ini pemerintah menggunakan mobil bekas yang diperoleh dari Wakil Ketua DPRD Kota Kupang yang sering rusak terutama laher. Sedangkan, dirinya memakai mobil jabatan CRV yang rendah, sehingga tidak bisa masuk ke lokasi yang jalannya jelek.
“Bapak ketua naik mobil yang tinggi-tinggi yang nota bene untuk jangkau daerah-daerah itu merupakan tugas pemerintahan. Tapi kita sampaikan secara jelas, bukan kita mau gaya-gaya, tetapi memang hak sebagai kepala daerah,” katanya.
Ia mengatakan, di negara ini yang disebut pejabat negara di daerah adalah kepala daerah di wilayah kabupaten/kota hanya dua saja yakni bupati/wali kota dan wakil bupati dan wakil wali kota.
Ketua, katanya, dewan bukan pejabat negara, kecuali DPR RI adalah pejabat negara sesuai dengan UU Nomor32.
“Kami akan tetap mengajukan pengadaan mobil fortuner, jika nantinya tidak disetujui juga tidak apa-apa, yang penting ada niat baik pemerintah untuk melancarkan tugas-tugas pelayanan pemerintah,” katanya.
Ia mengatakan, beberapa waktu lalu saat berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kota Kupang sudah mengatakan akan ditampung di APBD murni 2014. Jadi tidak ada masalah.
Terkait argumentasi pemerintah yang lemah, sehingga DPRD tidak menyetujui, ia mengatakan, pihaknya akan memberikan argumentasi yang terbaik kepada dewan. (fla)
