Kupang, seputar-ntt.com – Pengawasan dalam penyaluran program Bantuan Siswa Miskin (BSM) menjadi pertanyaan hangat dari insan pers di NTT. Pasalnya program yang telah dilaksanakan sejak 2013 ini terindikasi salah sasaran karena kurangnya pengawasan serta minimnya infromasi yang diterima oleh masyarakat sehingga banyak yang belum terjangkau dengan program BSM.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan sosialiasi program BSM 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) mengajak para insan media agar terus menerus mdi Hotel On The Rock Kupang, Kamis (22/5/2014).
“Yang kami pertanyakan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dana yang diterima ini benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi pendidikan anak-anak yang masih bersekolah,” kata Bone Pukan dari Media Flores Bangkit.
Bone Pukan juga mengatakan bahwa dalam penyaluran dana BSM ini ada penerima yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan sesuai kriteria yang ditetapkan. Disisi lain ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan karena miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan BSM dari pemerintah.
Sementara Jhon Seo dari Tempo mengatakan, bahwa sosisliasi yang dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) terkesan terlambat sehingga ada okum caleg DPR RI yan memenafaatkan BSM untuk kepentingan politik.
“Kemarin ada oknum Caleg DPR RI yang menggunakan BSM sebagai senjata untuk meraih suara masyarakat. Kalau program BSM ini tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, maka kejadian seperti itu tidak mungkn terjadi
Menjawab hal ini, Kepala Pokja Pengendali Klaster III Sekretariat TNP2K, Ari Perdana mengharapkan agar dengan sosialisasi yang dilakukan bersama media maka program BSM tidak lagi salah sasaran. “Saya juga berharap teman-teman media untuk bersama-sama kita mengawasi program ini,” katanya.
Dia mengakui bahwa realisasi penerimaan BSM yang menggunakan KPS di tahun 2013 hanya berkisar antara 30 hingga 40 persen dari total anggaran yang dibagikan kepada siswa/siswi di seluruh Indonesia. “Di tahun 2014 ini diharapkan meningkat dan lenbih banyak masyarakat yang memanfaatkan program ini,” harapnya.
Sebelumnya diberitakan Insan pers dan media yang ada di NTT diajak untuk bersama-sama melakukan sosialisasi mengenai program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan Mekanisme Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Dengan sosialisasi yang dilakukan secara intens oleh media maka diharapkan target Pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan bisa segera tercapai.
“Kami berharap teman-teman media di NTT bisa bersama-sama dengan TNP2K, Kemdikbud dan Kemenag mengajak para insan media agar terus menerus mensosialisasikannya kepada masyarakat NTT,” kata Kasubdit Pembinaan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Teguh Widodo saat sosialisasi program BSM kepada media di Hotel On The Rock, Kamis (22/5/2014).
Teguh Widodo Menjelaskan bahwa sebelum Pemerintah menerbitkan KPS di tahun 2013, pembagian BSM didasarkan pada alokasi yang merata untuk semua sekolah se-Indonesia. Setelah dilakukan studi, diketahui bahwa yang menerima BSM banyak yang bukan berasal dari keluarga miskin atau hampir miskin. Sejak tahun 2013, Pemerintah mulai menggunakan mekanisme pemberian BSM dengan menggunakan KPS.
KPS merupakan kartu penanda Rumah Tangga miskin, yang dibagikan pada tahun 2013 kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran, yaitu masyarakat Indonesia yang berada di 25 % tingkat kesejahteraan terendah. “Mereka adalah Rumah Tangga miskin dan hampir miskin, yang perlu dibantu agar bisa keluar dari kemiskinan. Dengan mekanisme pembagian BSM dengan menggunakan KPS diharapkan bahwa manfaat BSM benarbenar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan,” jelasnya.
Bambang menyampaikan bahwa realisasi penerimaan BSM yang menggunakan KPS di tahun 2013 hanya berkisar antara 30 hingga 40 persen dari total anggaran yang dibagikan kepada siswa/siswi di seluruh Indonesia. “Dengan sosialisasi yang terus menerus dilakukan maka diharapkan realisasi tahun 2014 bisa meningat dibanding tahun 2013,” harapnya.
Sementara Kepala Seksi Kesiswaan Madrasah pada Kementerian Agama, Lum Edy Krisyanto, menjelaskan bahwa realisasi anggaran BSM untuk siswa dan siswi madrasah dari Rumah Tangga yang memiliki KPS bahkan lebih rendah, yaitu hanya sekitar 16,8 persen dari total keseluruhan anggaran. “Meskipun kami sudah mensosialisasikannya melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama di setiap provinsi, namun tingkat penerimaannya masih rendah,” ungkapnya
Lum Eddy mengajak para awak media untuk membantu mensosialisasikan kepada para penerima KPS untuk segera mendaftarkan anaknya yang masih berusia sekolah, baik SD atau MI, SMP atau MTs, maupun SMA atau SMK dan MA. “Sosialisasi ini bukan untuk pemerintah, melainkan untuk mereka yang berhak mendapatkan manfaat BSM, yaitu masyarakat miskin dan hampir miskin,” katanya.
Kegiatan Temu Media ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan Program BSM menggunakan KPS di 2014. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk meningkatkan tingkat penerimaaan BSM dengan menggunakan KPS. Rangkaian kegiatan sosialisasi tersebut terdiri dari kampanye radio, temu media di 6 ibu kota provinsi terpilih, yaitu Jakarta, Bandung, Palu, Tanjung Pinang, Surabaya, dan Kupang.
Sosialisasi juga dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke sekolah dan madrasah sasaran di lebih dari 100 kabupaten/kota se-Indonesia, dan diselenggarakan pada Bulan Mei hingga Juni 2014.(joey)
