Maumere, seputar-ntt.com – Bupati Sikka terpilih tahun 2018-2023, Roberto Diogo Idong atau yang sering disapa Robby Idong secara tegas menyatakan dukungannya untuk peralihan status Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere yang sebelumnya universitas milik pemda Sikka menjadi universitas Negeri.
Menurut Bupati yang berpasangan dengan Romanus Woga ini, dirinya siap mendukung Unipa menjadi Universitas negeri pada tahun 2019. Hal ini disampaikan Robby ketika mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKBM) Unipa Maumere, Rabu (8/8/2018) pagi di Aula Nawa Cita Unipa Maumere.
Dikatakan Robby, sudah saatnya Unipa Maumere menjadi Universitas Negeri sehingga Unipa Maumere dapat menjadi kampus rujukan bagi masyarakat di Flores. Dengan statusnya demikian, lanjut Robby, biaya perkuliahan semakin murah dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Sejalan dengan visi-misi kami, hak-hak dasar masyarakat akan kami perjuangkan, yakni Pendidikan, perumahan, air, jalan dan listrik. Karena itu, kami akan dukung penergerian Unipa paling kurang tahun 2019 ini,” imbuh mantan Sekdis Damkar dan Pol PP Kabupaten Sikka ini.
Diberitakan media ini sebelumnya, proses penegerian Unipa Maumere menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Sikka dan menjadi polemic hebat khususnya menjelang Pilkada Sikka 2018. Lebih dari itu, pihak Yayasan Nusa Nipa yang membawahi Unipa Maumere dituntut untuk lebih transparan menyangkut keuangan pasalnya Unipa Maumere merupakan perguruan tinggi milik pemda Sikka.
Hingga sekarang polemik tersebut belum diselesaikan. Bahkan janji DPRD Sikka untuk menyelesaikan polemik tersebut tak kunjung dijalankan. Berdasarkan data yang dihimpun, kurang lebih terdapat empat kali pertemuan yang sudah diagendakan pasca ratusan aktivis yang tergabung dalam wadah PMKRI Maumere melakukan aksi damai di gedung DPRD Sikka, Selasa (27/3/2018) lalu. Namun semuanya dibatalkan secara sepihak oleh DPRD Sikka tanpa sebab yang mendasar.
Pertama, melalui anggota DPRD Sikka Fraksi PKPI, Alfridus Aeng ketika memimpin pertemuan bersama PMKRI Maumere di gedung Kula Babong. Kala itu, Alfridus berjanji akan melakukan RDP pada tanggal 6 atau 7 April 2018 dengan memanggil pengurus Yayasan Nusa Nipa dan mengundang PMKRI Maumere untuk membahas dan memperjelas status kepemilikan Unipa. Namun janji itu diingkari.
Kedua, dalam Jadwal Kerja DPRD yang ditandatangani oleh Plt. Ketua DPRD Sikka, Donatus David, DPRD mengagendakan adanya pertemuan internal pada Senin, (16/4/2018) guna membahas kejelasan status Unipa.
Ketiga, pada Rabu (17/4/2018) DPRD seharusnya melakukan RDP dengan pengurus Yayasan Nusa Nipa dan Pemda Sikka namun tidak jadi dilaksanakan karena kehadiran anggota DPRD Sikka tidak kuorum sehingga rapat ditunda hingga waktu yang tak pasti.
Keempat, RDP dijadwalkan akan dibuat usai perhelatan Pilkada Sikka, 27 Juni 2018 lalu, namun hingga saat ini RDP itu tak kunjung dilakukan.(tos)
