Kupang, seputar-ntt.com – Jika mengacu pada Perpu No. 1 Tahun 2014 maka Pilkada Sabu Raijua akan digelar pada tahun 2018 mendatang. Padahal Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome dan Nikodemus Rihi Heke akan berakhir pada 21 Januari 2016. Dengan demikian akan ada kekosongan dua tahun 8 bulan dalam pemerintahan di Kabupaten tersebut.
“Kalau mengacu pada Perpu Perpu No. 1 Tahun 2014 , maka Pilkada Sabu Raijua akan dilakukan pada 2018,” ungkap Ketua KPUD Sabu Raijua, Yudhi Tagi Huma kepada Seputar NTT, Kamis (13/11/2014).
Ditanya apakah sudah ada koordinasi dengan Kemendagri karena masa kepemimpinan di Sabu Raijua akan berakhir pada Januari 2016, Yudi mengaku belum melakukan koordinasi. “Kita belum melakukan koordinasi dan masih mengacu pada Perpu,” kata Yudhi.
Sebelumnya KPUD Provinsi NTT dalam keteranganya menyampaikan bahwa ada 11 Kabupaten di NTT yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2015. Namun dengan adanya Perpu Perpu No. 1 Tahun 2014, maka hanya ada 8 Kabupaten yang akan melakukan Pilkada serentak pada tahun 2015.
Sementara Juru Bicara Bawaslu NTT, Jemris Fointuna kepada wartawan di Kupang, Kamis (13/11/2014) mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT telah membentuk tim seleksi (Timsel) perekrutan panitia pengawas (Panwas) delapan kabupaten yang menyelenggarakan pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 mendatang.
Jemris menyebutkan, delapan kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2015 mendatang yakni Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Timur, Sumba Barat, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka. “Pembentukan timsel perekrutan panwas itu merujuk pada Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang pilkada,” katanya.
Jemris menerangkan, komposisi tim seleksi dimaksud terdiri dari tokoh agama, akademisi, dan profesional. Tim seleksi tersebut diketuai oleh Romo Leo Mali, Pr. Sedangkan anggotanya terdiri dari Theresia Ratu Nubu, Pdt. Boy Takoy, Hipol Mawar, dan Khalid Mawardi. Tim seleksi ini sudah mulai bekerja sejak November hingga Desember 2014.
“Ada 12 tahapan yang harus dilaksanakan oleh tim seleksi mulai dari pengumuman hingga wawancara,” ujar Jemris.
Ia menjelaskan, tim seleksi menghasilkan enam orang calon anggota panwas pilkada untuk masing- masing kabupaten. Dari jumlah yang ada, Bawaslu akan melakukan tes untuk menghasilkan tiga orang anggota panwas di setiap kabupaten. Sesuai ketentuan, minimal panwas setiap kabupaten harus memiliki satu orang anggota perempuan atau memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan.
Tentang Kabupaten Lembata dan Flores Timur yang akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati berakhir pada tahun 2016, Jemris menyampaikan, akan digelar pada tahun 2018. Hal yang sama juga degan Kabupaten Sabu Raijua. Sehingga yang melaksanakan pilkada tahun 2018, selain akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati berakhir pada tahun tersebut, tapi juga untuk daerah lain yang akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir pada tahun 2016 dan 2017.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem menyatakan, anggaran untuk membiayai pilkada langsung di delapan kabupaten tersebut tidak ada masalah, karena masing- masing pemerintah daerah sudah menyiapkan dana cadangan untuk beberapa tahun anggaran.
Biasanya, alokasi anggaran untuk pilkada berpedoman pada pilkada sebelumnya. Setelah dihitung dengan sejumlah komponen termasuk kenaikan harga barang, maka pemerintah daerah memprediksikan anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada mendatang. Dari prediksi anggaran tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan secara bertahap untuk beberapa tahun angaran.
“Sehingga soal anggaran untuk biaya pilkada langsung, tidak ada masalah karena sudah ada pos anggaran yang disiapkan,” papar Frans.
Tentang bantuan dana dari provinsi untuk delapan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2015 mendatang, Frans sampaikan, belum dibahas. Namun yang sudah dipastikan adalah bantuan dana untuk pilkada pertama di Kabupaten Malaka. Bantuan dananya sudah dialokasikan, tinggal diberikan untuk membiayai pelaksanaan pilkada.(joey)
