Kalabahi, seputar-ntt.com – “Takut” dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Nusa Kenari, sejumlah kontraktor mendatangi Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Alor untuk menghitung pajak yang harus dilunasi perusahan mereka.
“Hampir semua kontraktor yang mengerjakan proyek APBN datang kesini (Senin, 28/6) efek dari kehadiran KPK beberapa hari lalu,” kata Kepala Bapenda, Terince Mabilehi diruang kerjanya, Kamis, 1/7/2021 pagi.
Terince membeberkan, para kontraktor tersebut ada yang mengerjakan pembangunan puskesmas, sekolah sebanyak 10 paket serta bandara.
“10 paket sekolah itu sekitar 200-an juta. Bandara Mali dari 2018, 2019 itu juga ratusan juta. Jadi dihari senin itu kita hitung sekitar 400-an juta pajak yang akan masuk,” ungkapnya.
Terkait apakah para kontraktor ini akan memenuhi kewajiban atau tidak usai mendatangi kantornya, wanita murah senyum ini menjelaskan, dengan sistem online mereka pasti akan membayarnya.
“Kalau tahun-tahun kemarin ada yang datang tapi setelah itu tidak bayar pajak. Tapi sekarang, saat mereka kesini, kami langsung beri kode bayar dan itu harus dibayar. Kalau tidak maka perusahan tersebut akan di black list karena surat kami itu ada tembusannya ke KPK juga,” imbuh Mabilehi.
Kepala Bapenda lalu menjelaskan, untuk kontraktor yang ditangani PU dalam mengerjakan proyek dari APBD I masih pro aktif saat pihaknya melakukan koordinasi.
“Kalau sekolah, perhubungan itu agak susah karena pihak ketiga yang mana PPK nya di pusat sehingga menyulitkan kita dalam mencari dokumen untuk mengitung dan menetapkan pajaknya. Itu kendala yang dihadapi namun kami terus berusaha dan biasanya setiap tahun, satu sampai tiga kali kami melakukan rekonsiliasi data ditiap OPD,” tutup Terince Mabilehi. (Pepenk).
