Kupang, seputar-ntt.com – Pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat supaya tidak memilih calon dari partai pendukung ormas radikal memantik reaksi dari kader Demokrat. Pasalnya, dalam vieo yang diunduh lewat media sosial Viktor Laskodat secara jelas menyebut salah satu partai pendukung ormas radikal yakni partai demokrat.
“Ada kelompok-kelompok ekstrimis yang mau bangun negara Khilafah. Khilafah itu tidak mau adanya NKRI. Celakanya, partai-partai pendukungnya ada di NTT. Partai pertama, Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN,” kata Viktor dalam video yang telah dilhat oeh ribuan warganet.
Wasekjen DPP Partai Nasdem, Rachland Sidhik dalam jumpa pers di Wisma Harapan Baik, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, Kamis (3/8/2017) mengatakan tuduhan dari petinggi partai Masdem itu sangat melukai perasaan kader demorat, terutama yang ada di NTT.
“Ini adalah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menghancurkan partai Demokrat di NTT,” kata Rachland Sidhik yang juga didampingi Ketua DPP Partai Demokrat, Kastorius Sinaga, Anggota DPR RI, Benny K. Harman dan Pengurus DPD Partai Demokrat NTT.
Sementara anggota DPR RI, Beny K. Harman mengatakan, Partai Demokrat adalah partai nasionalis religiius yang menolak keras adanya kelompok radikal di republik apalagi di NTT. Menurut Beny, pernyataan itu merupakan penzoliman terhadap tokoh-tokoh politik dari partai Demokrat di NTT
“Pernyataan itu sangat tidak pantas dilontarkan di NTT karena NTT adalah daerah toleransi tinggi. Saya menilai ini ada kaitan kontelasi politik menjelang Pilgub NTT. Saya minta masyarakat NTT tidak terprovokasi dengan pernyataan ini,” ujar Benny.
Ketua DPP Partai Demokrat, Kastorius Sinaga menambahkan, Demokrat dari tingkat nasional hingga daerah selalu mendukung setiap ikhtiar pemerintah untuk menutup pintu terhadap tumbuh kembangnya ormas radikal di masyatakat yang secara tegas menolak ideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan anti kebhinekaan.
Sinaga berharap, masyarakat NTT untuk tetap tenang menjaga perdamaian dan keharmonisan dengan tidak terprovokasi oleh pernyataan politik dari tokoh tertentu yang hendak mngganggu kharmonisan masyarakat NTT. (jrg)
