Oelamasi, Seputar NTT.com – Semua sumber mata air yang dikelola PDAM Kabupaten Kupang saat ini menurun drastis pada kisaran 30-40 persen sehingga warga yang menjadi pelanggan perusahaan daerah milik Pemkab Kupang ini dihimbau untuk menggunakan air secara hemat.
Himbauan ini disampaikan Direktur Utama PDAM Kabupaten Kupang, Johannis S. Ottemoesoe, SE saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (4/10/2013).
“Debit air dari sumber mata air seperti sumber air Oepura dan dari sumur bor turun 30-40 persen dan biasanya berlangsung hingga Desember tapi itu juga tergantung musim hujan juga,” kata Ottemoesoe.
Dijelaskan, pihaknya telah menjalin hubungan kerjasama dengan BLUD SPAM untuk melakukan uji coba pemasangan pipa dan jika uji coba ini berhasil maka air hasil kerjasama ini akan dialirkan pada daerah-daerah yang masuk dalam kategori merah seperti daerah Perumnas, Liliba, Jalan Nangka dan Penfui.
“Jadi untuk uji coba ini kita hanya tanggung biaya bahan bakar saja dan kalau berhasil berarti daerah-daerah yang kita nilai merah akibat keterbatasan air seperti daerah Penfui, Liliba, Perumnas dan Jalan Nangka,” ujarnya.
Disinggung soal tarif, Ottemoesoe menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan tarif berdasarkan SK Bupati Kupang No 123/KEP/HK/2010, dimana untuk rumah tangga A dibebani Rp3.200 per meter kubik dan rumah tangga B atau keluarga dengan ekonominya baik Rp3.700 per meter kubik. Sedangkan pelanggan dari unsur pemerintah dibebani tarif Rp3.400 per meter kubik.
Ditanya tentang kelompok industri, Ottemoesoe menjelaskan, untuk kelompok industri kecil dibebani tarif air sebesar Rp4000 per meter kubik dan industri besar Rp7 ribu per meter kubik. Untuk kelompok niaga kecil tarifnya Rp3.400 dan niaga besar Rp4000 per meter kubik.
Anggota DPRD NTT, Jimmy Sianto mengaku air ditempatnya sudah 2 bulan belakangan ini nyaris tidak pernah mengalir. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya maka mereka terpaksa menggunakan mobil untuk mengambil air dari sumber mata air terdekat.
“Sudah hampir 2 bulan air tidak jalan dan kalaupun jalan itu pada jam-jam orang lagi istirahat seperti jam 2 pagi sehingga saya minta anak-anak untuk ambil air pakai oto karena kalau tidak, kita ke kantor tidak mandi,” ucapnya saat ditemui di gedung DPRD NTT.
Dikatakan, polemik yang telah berlangsung sekian lama ini harus segera dicari solusinya. Pemerintah Kota dan Kabupaten perlu duduk bersama untuk membahas apa yang menjadi keinginan dari masing-masing. Jika pembahasannya menemui jalan buntu maka Pemerintah Provinsi harus bisa memfasilitasinya.
“Artinya jangan Pemerintah yang berkelahi tapi masyarakat yang rasakan dampaknya sehingga perlu segera dicari solusi,” tandasnya. (sho)
