Kupang, seputar-ntt.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Peduli Suara Rakyat (Forza) Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, (6/10/2014) melakukan aksi unjuk rasa menolak penetapan Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno.
“Kami menolak penetapan Anwar Pua Geno sebagai ketua DPRD NTT,” kata Rio Touwala, Ketua Forza NTT saat menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD NTT.
Dalam tuntutannya, Forza dengan tegas mendesak DPP Partai Golkar untuk segera mencabut penetapan Anwar Pua Geno sebagai Ketua DPRD NTT. “Kami juga minta agar DPP Partai Golkar mengganti ketua DPRD terpilih dengan kader yang lebih layak,” katanya.
Menurut dia, penetapan Anwar Pua Geno melanggar prinsip partai, dan keputusan Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar pada 2013 lalu. Dimana disebutkan Ketua DPRD harus pernah menjabat sebagai anggota DPRD sebelumnya. “Sedangkan Anwar hanya anggota DPRD pergantian antarwaktu,” katanya.
Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPD 1 Golkar NTT, Muhamad Anshor saat bertetap muka dengan para mahasiswa mengatakan bahwa keputusan DPP untuk menetapkan Anwar Pua Geno menjadi Ketua DPRD NTT sudah sesuai mekanisme yang ada di Partai Golkar
“Apa yang ditetapkan oleh DPP sudah sesuai mekanisme sehingga jika teman-teman tidak puas silahkan menyampaikan nya ke DPP di Jakarta. Sebagai Anggota DPRD apa yang menjadi tuntutan teman-teman sudah kami sampaikan ke DPD 1 Partai Golkar NTT,” kata Anwar.
Anggota DPRD dari Partai Nasdem, Alex Ena yang juga turut menerima para pendemo mengatakan, apa yang menjadi tuntutan mereka berada diluar jangkauan dengan kewenangan Anggota. “ini diluar kewenangan kami karena memang Golkar yang menang dan itu sudah urusan Golkar. Kami tentu hanya mengikuti,” katanya.
Sementara Anggota DPRD dari PKPI, Jefry Un Banunaek saat dimintai komentarnya sebagai anggota DPRD Provinsi NTT mengatakan, apa yang dituntut oleh masyarakat harus dilihat sebagai sebuah warning bagi partai politik dalam menempatkan figur atau kadernya sebagai pimpinan DPRD.
“Bagaimana seseorang yang tidak mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat kemudian menjadi pemimpin, itu harus dipikirkan oleh Partai dalam menempatkan kadernya. Sehingga saya pikir ini adalah warning bagi partai politik kedepan dalam menetapkan kadernya dalam posisi tertentu,” ujar Jefry. (joey)
