Forsa Tolak Anwar Pua Geno, Fraksi Golkar Persilahkan Ke DPP

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Peduli Suara Rakyat (Forza) Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, (6/10/2014) melakukan aksi unjuk rasa menolak penetapan Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno.

“Kami menolak penetapan Anwar Pua Geno sebagai ketua DPRD NTT,” kata Rio Touwala, Ketua Forza NTT saat menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD NTT.

Dalam tuntutannya, Forza dengan tegas mendesak DPP Partai Golkar untuk segera mencabut penetapan Anwar Pua Geno sebagai Ketua DPRD NTT. “Kami juga minta agar DPP Partai Golkar mengganti ketua DPRD terpilih dengan kader yang lebih layak,” katanya.

Menurut dia, penetapan Anwar Pua Geno melanggar prinsip partai, dan keputusan Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar pada 2013 lalu. Dimana disebutkan Ketua DPRD harus pernah menjabat sebagai anggota DPRD sebelumnya. “Sedangkan Anwar hanya anggota DPRD pergantian antarwaktu,” katanya.

Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPD 1 Golkar NTT, Muhamad Anshor saat bertetap muka dengan para mahasiswa mengatakan bahwa keputusan DPP untuk menetapkan Anwar Pua Geno menjadi Ketua DPRD NTT sudah sesuai mekanisme yang ada di Partai Golkar

“Apa yang ditetapkan oleh DPP sudah sesuai mekanisme sehingga jika teman-teman tidak puas silahkan menyampaikan nya ke DPP di Jakarta. Sebagai Anggota DPRD apa yang menjadi tuntutan teman-teman sudah kami sampaikan ke DPD 1 Partai Golkar NTT,” kata Anwar.

Anggota DPRD dari Partai Nasdem, Alex Ena yang juga turut menerima para pendemo mengatakan, apa yang menjadi tuntutan mereka berada diluar jangkauan dengan kewenangan Anggota. “ini diluar kewenangan kami karena memang Golkar yang menang dan itu sudah urusan Golkar. Kami tentu hanya mengikuti,” katanya.

Sementara Anggota DPRD dari PKPI, Jefry Un Banunaek saat dimintai komentarnya sebagai anggota DPRD Provinsi NTT mengatakan, apa yang dituntut oleh masyarakat harus dilihat sebagai sebuah warning bagi partai politik dalam menempatkan figur atau kadernya sebagai pimpinan DPRD.

“Bagaimana seseorang yang tidak mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat kemudian menjadi pemimpin, itu harus dipikirkan oleh Partai dalam menempatkan kadernya. Sehingga saya pikir ini adalah warning bagi partai politik kedepan dalam menetapkan kadernya dalam posisi tertentu,” ujar Jefry. (joey)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...