Kupang, seputar-ntt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Diskusi Publik Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Satu Tahun Kinerja Melki–Johni sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula El Tari, Kupang, pada Jumat, 20 Februari 2026, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan serta elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjalankan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa diskusi publik ini menjadi ruang terbuka untuk menampung seluruh pendapat, masukan, dan kritik masyarakat terkait capaian pembangunan pada tahun pertama, sekaligus merumuskan arah pembangunan empat tahun ke depan. Menurutnya, isu stunting dan sektor pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Data yang disajikan dalam diskusi publik ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang objektif dan terukur. Melki juga menyinggung kejadian di Kabupaten Nagekeo yang mendorong pemerintah melakukan perubahan arah pembangunan secara lebih drastis di bidang pendidikan.
Gubernur Melki Laka Lena kemudian memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan daerah. Ia menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2025 mencapai 5,14 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024. Secara makro, indikator ekonomi menunjukkan perkembangan yang positif. Capaian tersebut menandakan bahwa aktivitas ekonomi mulai bergerak lebih dinamis dan daya dorong pembangunan daerah semakin menguat. Meski demikian, Melki menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara agregat belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT mengarahkan kebijakan pembangunan pada penguatan ekonomi rakyat. Beberapa langkah strategis yang telah dan sedang ditempuh antara lain penguatan program One Village One Product (OVOP), pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), optimalisasi belanja produk lokal, serta pembentukan NTT Mart sebagai simpul distribusi produk unggulan daerah.
Di sisi lain, Melki juga mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di NTT menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data September 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 17,50 persen atau sekitar 1.031.690 jiwa. Angka tersebut turun 1,52 persen poin dibandingkan September 2024 yang berada di angka 19,02 persen. Menurutnya, penurunan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah mulai memberikan dampak positif, yang didukung oleh penguatan bantuan sosial, perbaikan harga komoditas, meningkatnya aktivitas ekonomi desa, serta terjaganya stabilitas inflasi pangan.
Meski demikian, Gubernur Melki mengingatkan bahwa tantangan pembangunan masih sangat besar karena lebih dari satu juta warga NTT masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh berpuas diri. Penanganan kemiskinan, kata Melki, tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui integrasi kebijakan lintas sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan tata kelola pemerintahan dengan pendekatan yang lebih presisi serta berbasis data keluarga sasaran.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjut Melki, berkomitmen memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar berujung pada penurunan kemiskinan dan peningkatan martabat masyarakat di Bumi Flobamora. “Pertumbuhan ekonomi harus berujung pada berkurangnya kemiskinan, dan pengurangan kemiskinan harus bermuara pada peningkatan martabat manusia Nusa Tenggara Timur,” tegasnya.(jrg)
Follow
