Jakarta, seputar-ntt.com – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat transisi energi nasional. Hal ini menyusul meningkatnya ketidakpastian pasar energi global akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang mengancam stabilitas pasokan minyak dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Akselerasi Transisi Energi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Margasiswa PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/3).
Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Maria A. F. G. Sukmaniara, menegaskan bahwa ketergantungan pada energi fosil di tengah situasi geopolitik yang rapuh merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional.
“Indonesia adalah bagian dari komunitas internasional yang terhubung langsung dengan fluktuasi perdagangan global. Konflik di Timur Tengah saat ini berdampak pada 20 persen pasokan minyak dunia, dan Indonesia mulai merasakan imbasnya. Transisi energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi kemandirian energi,” ujar Putri.
Lulusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menambahkan bahwa ide besar transisi energi harus segera diturunkan menjadi kebijakan teknis dengan indikator pencapaian yang jelas. Ia meminta pemerintah melakukan kajian mendalam di sektor hulu untuk memastikan transisi berjalan terukur dan tepat sasaran.
“Situasi hari ini menuntut kita untuk mendukung langkah strategis pemerintah demi stabilitas harga energi di dalam negeri. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama di atas gejolak ekonomi global,” tegasnya.
Hadir sebagai narasumber, perwakilan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Widya Adi Nugroho, mengungkapkan bahwa saat ini progres bauran energi nasional telah mencapai angka 15,75%.
“Kami terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Percepatan ini tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian, melainkan butuh sinergi dari pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat luas,” kata Widya.
Di sisi lain, pengamat energi Ferdy Hasiman memberikan catatan kritis terkait dampak langsung konflik Iran-AS. Ia menyarankan pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan penghematan energi yang bersifat selektif.
“Pemerintah perlu membuat kebijakan penghematan energi dengan tetap memprioritaskan sektor vital seperti transportasi publik, fasilitas kesehatan, dan layanan dasar lainnya agar aktivitas ekonomi rakyat tidak lumpuh akibat lonjakan harga atau kelangkaan pasokan,” jelas Ferdy.
Diskusi publik ini merupakan kolaborasi antara Kesekjenan PP PMKRI dengan Lembaga Isu Kemaritiman PP PMKRI yang dipimpin oleh Valentinus Jimmy Langi Laka, sebagai bentuk kontribusi pemikiran mahasiswa dalam mengawal kebijakan strategis nasional.(*)
Follow
