Oleh : Lay A.Yeverson
Rendahnya nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) siswa di NTT merupakan akumulasi bukan kesalahan tunggal dari guru yang berkompetensi rendah ataupun minat belajar dan tingkat inteligensi (IQ) siswa semata. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan peringkat TKA NTT berada di posisi tiga terbawah nasional dengan nilai rata-rata mata pelajaran krusial yang sangat memprihatinkan: Bahasa Indonesia (47,78), Matematika (31,73), dan Bahasa Inggris (19,71). Fakta objektif ini berbanding lurus dengan tren penurunan kemampuan akademik guru. Kendati demikian, mengkambinghitamkan satu variabel secara terpisah—apakah itu guru, minat, atau IQ—adalah sebuah opini atau simplikasi yang keliru. Nilai TKA dan kompetensi guru di NTT ibarat dua sisi mata uang yang saling mempengaruhi dalam lingkaran benang kusut ekosistem pendidikan yang belum merata dari pemerataan standar pendidikan. Mengenai keterkaitan faktor-faktor tersebut serta strategi komprehensif untuk memotong benang kusut pendidikan di Bumi Flobamora yaitu ada beberapa hal yang perlu di lihat sebagai bagian diskursus bersama dalam membangun mutu pendidikan yang komprehensif antara lain
Benang Merah Kompetensi Guru dan Capaian TKA Siswa
Asumsi bahwa rendahnya nilai TKA siswa disebabkan oleh rendahnya nilai uji kompetensi guru memiliki dasar kausalitas yang kuat dalam kajian pedagogi. Guru tidak dapat mengajarkan apa yang tidak mereka kuasai. Ketika nilai rata-rata TKA Matematika siswa SMA di NTT menyentuh angka 31,73, kita harus melihat bagaimana mata pelajaran ini diajarkan di dalam kelas.
• Pola Pikir Prosedural vs Kemampuan Bernalar: Banyak guru di NTT masih terjebak pada metode pengajaran konvensional yang berfokus pada hafalan rumus cepat, bukan penanaman konsep logika dasar. Sementara itu, instrumen TKA modern menuntut kemampuan literasi numerasi, interpretasi, dan pemecahan masalah kontekstual yang tinggi. Ketika kompetensi profesional dan pedagogis guru belum sampai pada level analisis tinggi (Higher Order Thinking Skills / HOTS), materi yang disampaikan ke siswa pun menjadi dangkal. memahami konteks teks bacaan.
• Lemahnya Penguasaan Materi Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills): Matematika: Banyak guru kesulitan mentransformasikan soal cerita/kontekstual yang kompleks ke dalam persamaan matematika. Mereka menguasai rumus dasar, tetapi gagal dalam logika penalaran matematis tingkat lanjut.
Bahasa Inggris & Indonesia: Soal ujian menuntut kemampuan literasi tingkat tinggi, seperti menganalisis teks panjang, menemukan implikasi tersirat, dan membedakan distrator (pilihan jawaban jebakan yang mirip). Rendahnya budaya literasi aktif di kalangan guru membuat mereka kehabisan waktu hanya untuk memahami maksud teks.
• Ketidakselarasan Kisi-Kisi dengan Rutinitas Mengajar (Aspek Pedagogik): Ujian mengukur dua kompetensi utama: Profesional (materi pelajaran) dan Pedagogik (cara mengajar). Banyak guru di NTT mengajar menggunakan metode konvensional yang sudah bertahun-tahun mereka terapkan di kelas. Ketika dihadapkan pada soal pedagogik yang menguji teori-teori pendidikan modern, kurikulum terbaru, metode reflektif
• Beban Administrasi Guru: Rendahnya skor kompetensi guru sering kali bukan karena malas belajar, melainkan karena waktu mereka habis tersita oleh tuntutan administratif dan banyaknya kegiatan tugas tambahan yang dikerjakan sperti Pi. Hal ini mendistorsi fokus utama guru untuk mempersiapkan modul pembelajaran yang kreatif, adaptif, dan interaktif di kelas.
Minat Belajar dan IQ Siswa NTT
Menimpakan kesalahan pada “minat belajar rendah” atau “IQ siswa yang kurang” terhadap mata pelajaran eksakta dan bahasa adalah bentuk pembenaran yang bias. Secara ilmiah, potensi kecerdasan anak-anak di NTT tidak berbeda dengan anak-anak di wilayah barat Indonesia atau Daerah Istimewa Yogyakarta yang meraih TKA tertinggi. Variabel yang membedakan secara radikal adalah stimulasi lingkungan dan fasilitas penunjang.
1. Buku dan Minimnya Literasi: Siswa tidak menyukai Matematika atau Bahasa Indonesia bukan karena faktor genetik, melainkan karena ketiadaan bahan bacaan bermutu sejak usia dini. NTT mengalami kelangkaan buku teks dan buku cerita yang parah di tingkat akar rumput. Bagaimana mungkin siswa memiliki minat baca tinggi jika perpustakaan sekolah kosong atau hanya berisi buku paket usang? Ketidakhadiran budaya literasi ini membuat otak siswa mengalami brain root atau kemandekan logika fungsional saat berhadapan dengan soal cerita TKA yang panjang dan membutuhkan daya analisis tinggi.
2. Materi Dasar yang Belum Tuntas: Matematika adalah ilmu hierarkis. Di banyak sekolah di NTT, siswa dipaksa naik kelas dan mempelajari materi lanjut (seperti aljabar atau kalkulus) padahal operasi dasar seperti perkalian, pembagian, dan pecahan belum sepenuhnya mereka kuasai. Ketertinggalan akumulatif ini memicu frustrasi akademik, yang kemudian bermanifestasi sebagai “minat belajar yang rendah” karena siswa merasa asing dan takut terhadap pelajaran tersebut.
3. Masalah Gisi dan Stunting: Faktor biologis yang memengaruhi daya tangkap kognitif (sering disalahpahami sebagai IQ murni) di NTT berkaitan erat dengan masalah kesehatan masyarakat, seperti tingginya angka stunting dan kurang gizi kronis. Malnutrisi pada masa pertumbuhan emas anak merusak perkembangan sel-sel otak, yang berdampak langsung pada kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah kompleks di kemudian hari.
Dimensi Struktural Guru dan Siswa
Menyalahkan guru dan murid di NTT atas jebloknya nilai TKA nasional adalah pola pikir yang keliru, karena masalah ini bersifat struktural dan sistemik. Jika potret nilai TKA secara nasional pun berada pada tren yang rendah, maka NTT sebenarnya hanyalah cermin pembesar dari rapuhnya sistem pendidikan Indonesia.
Aspek Tantangan Kondisi Nyata Dampak pada Hasil TKA
Kesejahteraan Guru Banyak guru honorer di pedalaman NTT digaji jauh di bawah standar layak, bahkan sering menunggak. Guru harus mencari pekerjaan sampingan demi bertahan hidup, sehingga energi untuk meningkatkan kompetensi pengajaran terkuras habis.
Infrastruktur & Akses Akses internet tidak stabil, listrik sering padam, dan fasilitas laboratorium komputer sangat minim. Siswa gagap teknologi saat menghadapi ujian berbasis digital dan kehilangan kesempatan mengakses platform simulasi TKA modern.
Kebijakan Pendidikan Sistem asesmen sering berubah tanpa disertai pelatihan berbasis pendampingan (coaching) yang intensif bagi guru. Guru kebingungan mengimplementasikan kurikulum di kelas; siswa menjadi kelinci percobaan dari ketidaksiapan sistem pusat.
Memutus Lingkaran Benang Kusut Pendidikan NTT
Guna mengatasi alarm keras kedaruratan pendidikan ini, pemerintah daerah dan pusat tidak bisa lagi menggunakan pendekatan kosmetik atau sekadar menyusun aturan formalitas. Diperlukan intervensi radikal yang menyentuh akar rumput ekosistem pendidikan NTT melalui pengawasan mutu dan standar pendidikan melalui perangkat pengawas satuan pendidikan, penilik, dan pamong belajar
1. Penguatan melalui Jam Belajar Masyarakat
Langkah Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar Masyarakat merupakan respons taktis yang patut diapresiasi. Mengingat waktu anak di sekolah hanya berkisar 6-8 jam sehari, sisa waktu terbesar dihabiskan di lingkungan keluarga. Kewajiban belajar mandiri di rumah selama 1,5 jam (pukul 18.00–19.30 WITA) dengan pembatasan ketat penggunaan gawai (gadget) harus dikawal secara konsisten oleh orang tua, tokoh adat, dan tokoh agama. Hal ini penting untuk menumbuhkan kembali budaya disiplin kognitif di luar sekolah. Dengan demikian fungsi guru wali, guru BK, perlu dioptimalkan sebagai bagian tak terpisahkan dalam komunikasi antara sekolah dan orang tua. Guru walibdan guru BK dapat menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program MEJA Belajar NTT.
2. Redesain Pelatihan Guru
Pelatihan guru tidak boleh lagi berbentuk Kombel massal dan sajian materi teoritis di hotel-hotel. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT harus mengoptimalkan pelatihan berbasis praktik langsung (On the Job Training / OJT). Guru-guru matematika dan bahasa harus didampingi langsung di dalam kelas untuk menerapkan metode Teaching at the Right Level (TaRL). Guru dilatih untuk menyusun instrumen penilaian yang valid, memahami kaidah penulisan soal penalaran tinggi (HOTS), serta mengubah paradigma mengajar dari sekadar menghafal menjadi menalar. Dengan pelatihan yang tersistem dan terprogram baik oleh BGTK, dan BPPM NTT, maka Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang memiliki perangkat Pengawas satuan pendidikan dapat secara ketat melakukan pengawasan/supervisi akademik terhadap guru dalam proses pembelajaran.
Selain kegiatan pelatihan guru yang dilakukan oleh lembaga eksternal Dinas Pendidikan dapat mendesign pelatihan-pelatihan penguatan kompetensi guru matematika, dan bahasa melalui Program Dinas karena pelatihan di skala IHT di satuan pendidikan untuk mapel matematika, dan bahasa tidak memungkinkan karena jumlah guru-guru mapel tersebut di setiap sekolah rata-rata satu samapai empat orang tergantung jumlah rombel.
Sehingga Kegiatan pelatihan IHT di sekolah dapat lebih fokus pada workshop dan FGD dalam menyusun strategis dan metode pembelajaran secara umum, maupun kegiatan manajemen berbasis sekolah lainnya. Peran pengawas sangat penting sebagai narasumber sumber eksternal dalam penguatan kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian sedangkan kompetensi profesional untuk 3 mata pelajaran matematika, bahasa inggris, bahasa Indonesia dapat dilakukan oleh narasumber yang di rekomendasikan Dinas Pendidikan atau dapat direkomendasi untuk pelatihan oleh lembaga eksternal seperti perguruan tinggi, BGTK, atau Dinas Pendidikan melalui wadah MGMP atau Kombel Matematika, Bahasa inggris, Bahasa Indonesia tingkat kabupaten/kota sedangkan IHT untuk penguatan dimensi kompetensi lainnya maupun kegiatan penguatan manajerial dan akademik dapat dilakukan oleh narasumber Pengawas satuan pendidikan atau bidang terkait yang ada di Dinas Pendidikan
3. Radikalisasi Literasi dan Distribusi Buku Bermutu
Pemerintah harus menggandeng berbagai lembaga filantropi dan pegiat literasi untuk melakukan gerakan distribusi buku bacaan bermutu secara masif hingga ke pelosok desa. Jam membaca wajib sebelum memulai pelajaran di sekolah harus dihidupkan kembali untuk mengikis krisis numerasi dan literasi ekstrem yang melanda siswa.
4. Afirmasi Anggaran
Skema APBN yang memberikan jaminan kesejahteraan yang konkret kepadi guru-guru di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti NTT yang diberikan melalui tunjangan profesi, tunjangan terpencil dan daerah tertinggal kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan penghargaan untuk memperkuat profesionalitas dari profesi guru. Pada tahun 2006- 2012 Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota kala itu memberikan Skema BOSDA sedengakan Pemerintah Provinsi dalam DIPA Dinas Pendidikan NTT dianggarkan dalam Skema BOMM atau BantuannOperasional Manajemen Mutu yang khusus untuk kegiatan Praktik kerja industri. Melihat dari anjloknya nilai TKA maka diperlukan dukungan pembiayaan dan dukungan kolaboratif dari CSR yang peduli dengan pendidikan, konkritnya pemerintah daerah dapat menghimpun dan CSR dari perusahaan-perusahan yang beroperasi di wilayah NTT sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap pendidikan di NTT.
Sebagai refleksi bersama bahwa Rendahnya nilai TKA siswa dan penurunan kompetensi guru di NTT adalah dua variabel yang saling menyandera dalam lingkaran sistem pendidikan yang belum optimal. Siswa mendapatkan nilai rendah bukan karena IQ mereka yang lemah, melainkan karena mereka tidak diberikan hak untuk diajar oleh guru yang kompeten, difasilitasi oleh sekolah yang layak, serta didukung oleh budaya literasi lingkungan yang kuat. Sebaliknya, guru gagal menunjukkan kompetensi terbaiknya karena terjepit oleh masalah kesejahteraan dan tuntutan administrasi yang mengabaikan esensi pengajaran. Pendidikan NTT tidak butuh penghakiman; NTT butuh pembenahan struktural yang radikal dan kolaboratif demi menyelamatkan masa depan generasi penerus Flobamora. (*)
Follow
