Kupang, seputar-ntt.com – Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome menyebut dana Desa Anggur Merah (DeMAM) adalah malapetaka. Untuk itu dia tidak mau masyarakat di Sabu Raijua tertipa malapetaka akibat dana dari program pemerintah Provinsi NTT tersebut.
Disebut malapetaka kata Marthen, karena dana tersebut membuat beban bagi masyarakat karena harus mengembalikannya dalam bentuk pengguliran. Masyarakat Sabu Raijua yang mayoritas adalah petani tentu tidak mampu mengembalikan dana yang dipakai karena kesulitan ekonomi yang dialami.
“Itu dana malapetaka buat masyarakat karena dengan kondisi ekonomi yang sulit akan membuat beban baru bagi mereka. Untuk itu saya tidak mau kalau masyarakat saya harus tertimpa malapetaka itu,”tegas Marthen, Rabu (11/2/2015) lewat Ponselnya dari Sabu.
Dari sekian desa di Sabu Raijua yang mendapatkan dana DeMAM ungkap Marthen, tidak ada perubahan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Malah hanya keluhan yang terlontar ketika tiba waktunya mereka harus mengembalikan dana tersebut ke desa.
“Ini tidak jelas, apakah dana ini dalam rupa madu atau racun yang sedang diberikan kepada masyarakat. Kalau anggurnya bagus pasti memberikan manfaat tapi kalau tidak maka akan menimbulkan penyakit. Orang bisa demam tinggi”ujarnya.
Menurutnya, jika program DeMAM memang bermanfaat bagi masyarakat, maka Kemendagri tidak akan mengeluarkan larangan untuk Gubernur NTT dalam mengalokasikan anggaran dari APBD NTT tahun 2015 untuk Pengembangkan Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) sebesar Rp 3,8 Miliar.
“Kalau bagus, kenapa Kemendagri keluarkan larangan. Dalam temuan BPK RI Perwakilan NTT, jelas mengatakan kalau mayoritas dari dana Demam belum dikembalikan oleh kelompok masyarakat,”ungkap Marthen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTT, I Wayan Darmawa mengakui masih kelemahan-kelemahan dalam program DeMAM seperti keterlambatan pengembalian bantuan modal oleh masyarakat. “Memang banyak kelompok yang tidak bisa dalam waktu singkat dapat mengembalikan modal. Ini tergantung jenis usahanya. Misalnya Kalau usaha peternakan akan butuh waktu,” kata Wayan.
Ia juga mengatakan, dengan adanya temuan BPK ini, pihaknya siap melakukan evaluasi-evaluasi agar dalam alokasi anggaran, baik tahun ini maupun dua tahun anggaran mendatang, masalah yang sama tidak terulang kembali. “Kita akan efektifkan koperasi-koperasi di desa sehingga manajemen pengelolaan program DeMAM ini bisa lebih baik lagi,”ujarnya.(joey)
Follow
