Kupang, seputar-ntt.com – Fraksi Gabungan Kebangkitan Indonesia DPRD Kota Kupang mempertanyakan nasib para Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang selam ini sudah mengambdi di Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang. Dewan meminta supaya pemerintah serius memperhatikan nasib mereka.
“Dalam pendapat akhir Fraksi Gabungan Kebangkitan Indonesia DPRD Kota Kupang terhadap penjelasan walikota kupang tentang rancangan kebijakan umum perubahan APBD Kota Kupang tahun 2017 dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sementara (PAS) perubahan tahun 2017, kami juga meminta perhatian pemerintah kota terhadap PTT yang sudah lama mengabdi di kota ini,” kata anggota DPRD Kota Kupang asal Partai PKB , Theodora Iwalde Taek kepada wartawan di Kantor DPRD, Kamis (20/7/2017).
Menurut Iwalde, dalam pendapat akhir Fraksi Gabungan Kebangkitan Indonesia DPRD Kota Kupang tersebut, fraksi meminta pemerintah gina dapat memberikan perhatiab terhadap kondisi pegawai PTT.
“Kondisi PTT ini jika dilihat dengan kondisi yang ada peluangnya untuk diangkat menjadi ASN sangat kecil kemungkinan.Karena terbatasnya formasi dan meningkatnya umur kronologis,” kata Iwalde.
Oleh karena itu, lanjut Iwalde, terhadap kondisi ini fraksi mendorong agar pemerintah mencari solusi melalui regulasi yang memungkinkan untuk diangkat sebagai pegawai tetap daerah.
Selain itu, tambah Iwalde, untuk jangka pendek secara bertahap pendapatan kesejatheraan mereka terus duntingkatkan dari Rp. 1.500.000 per bulan daoat dinaikkan menjadi Rp. 2.000.000 tahun anggaran 2018 nanti. (riflan hayon)
Follow
