Kupang, Seputar-ntt.com – Tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang malas dan jarang masuk kantor di lingkup pemerintah kota Kupang akan dipecat. Terutama PTT yang terlibat pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah mempunyai tekad memajukan kualitas pendidikan di kota Kupang sehingga jika ada yang menyalahi aturan maka akan ditindaklanjuti.
Hal itu disampaikan wali kota Kupang, Jefirstson R Riwu Kore saat tatap muka dengan forum honorer guru SD GMIT se – kota Kupang, Kamis (5/10/2017) di SD GMIT Koenino 2.
Di hadapan 135 orang tenaga PTT dari 13 SD GMIT ini, wali kota menghimbau masyarakat, para guru dan orang tua murid untuk melaporkan segala bentuk tindakan pungutan yang tidak sesuai aturan. Laporan masyarakat itu, menjadi acuan dan informasi bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan pembenahan pendidikan di ibu kota propinsi NTT ini.
“Kalau tidak masuk, pemalas – pemalas kita kasi keluar. Kalau ada yang potong – potong, kasi tau. Kita pecat. Jangan ragu – ragu laporkan,”kata ketua DPD partai Demokrat NTT ini.
Ditambahkannya, pemerintah tidak serta merta memecat namun akan dikaji sesuai tindak kesalahan. Dia berharap pertemuan dengan tenaga honorer seperti ini adalah awal silaturahmi dengan pemerintah. Ke depan, lanjutnya, akan rutin dilakukan untuk mendengarkan langsung keluhan dan masuk dari guru – guru. Sekolah GMIT dan sekolah swasta harus bangkit membangun pendidikan di kota Kupang.
Saat ini pemerintah menerapkan kebijakan pembayaran online sistem perbankan. Seluruh dana BOS tidak boleh dibayar cash tetapi ditransfer melalui rekening masing – masing sekolah. Berapapun jumlahnya, harus ditransfer utuh tanpa ada pemotongan.
Sekretaris forum guru honorer GMIT, Dian Bire mengungkapkan bahwa ada pemotongan dana BOS dari oknum tidak bertanggungjawab. Lanjutnya, upah tenaga honorer GMIT sangat memperhatinkan dan hanya digaji dari dana BOS. Dia berharap pemerintah mengambil suatu tindakan demi kemajuan pendidikan di kota Kupang, termasuk mempertimbangkan untuk diangkat menjadi pegawai Negeri.
“Memprihatinkan nasib kami. Padahal gaji selama ini dibebankan pada APBD yang masih dipangkas – pangkas oleh pihak tertentu. Tolong kami, perjuangkan status kami,”katanya. (Pelipus Libu Heo)
Follow
