Kupang, seputar-ntt.com – Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kota Kupang, Daud H. Djira mengakui bahwa masih banyak honoerer bayangan di Pemkot Kupang. Para honorer ini diangkat oleh SKPD, padahal sesuai aturan hanya Kepala Daerah atau Walikota saja yang berhak mengangkat tenaga Honor.
“Pak Wali sudah merumahkan tenaga honorer yang lalu, tapi sekarang muncul wajah-wajah baru yang diangkat oleg SKPD. Ini namanya honorer bayangan dan sesuai aturan hanya Pak Walikota sebagai Kepala Daerah yang punya hal mengangkat tenaga honor,” kata Daud di ruang kerjanya, selasa (3/6/2014).
Saat ini kata Daud Djira, pihaknya sementara melakukan pendataan terhadap tenaga honorer yang ada di Kota. Hal ni dilakukan karena ada juga tenaga honorer yang benar-benar diangkat Walikota sementara yang lainnya tidak.
“Setahu saya yang diangkat Pak walikota itu hanya untuk tenaga kesehatan untuk mendukung program kesehatan, salah satunya Brigade Kupang Sehat (BKS). Nah kalau ada yang lain saya tidak tahu sehingga kita perlu melakukan pendataan,” ungkapnya.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, menegaskan bahwa tidak dibenarkan jika ada SKPD yang mengangkat tenaga honorer karena hal ini tidak sesuai dengan aturan. “Kita anggap itu ilegal sehingga kita minta Pemerintah harus tegas dalam menyikapi tenaga honorer yang tidak sesuai aturan ini,” katanya.
Dia juga menyesalkan lambannya BKD menyerahkan data tenaga honor di lingkup Pemkot. Padahal, data itu sudah diminta sejak rapat kerja beberapa waktu lalu. Dengan data tersebut, Dewan bisa tahu ada berapa banyak penambahan tenaga honor karena akan berpengaruh pada anggaran. “Pengangkatan tenaga honor berdasarkan kebutuhan, tidak asal angkat,” katanya. (riflan hayon)
Follow
