Kupang, seputar-ntt.com – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyumbang deviden sebesar Rp29,7 miliar untuk pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2025.
Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus mengatakan, setoran deviden tahun 2025 mengalami penurunan, karena sejumlah faktor, salah satunya, pendapatan di bawah target.
“Deviden lebih kecil itu, pastinya profitnya lebih rendah kan. Profit itu hanya terdiri dari pendapatan dan biaya. Artinya pendapatan di bawah target, biayanya di atas target, akibatnya profitnya jauh lebih rendah,” kata Charlie Paulus, Rabu (21/1/2026).
Charlie menjelaskan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pendapatan jauh di bawah target. Pertama, pertumbuhan kredit baru terjadi di akhir tahun 2025.
“Kita tahu, Bank NTT mulai bulan Mei setelah RUPS, pengurusnya belum jelas. Jadi mohon maaf, mungkin di situ lah manajemen kurang fokus sehingga kreditnya melambat,” jelasnya.
Charlie mengatakan, persoalan lain adalah ada kredit yang memburuk, sehingga cadangan harus ditambah. Penambahan cadangan ini, mengakibatkan ada kenaikan pada biaya.
“Ketiga, ada beberapa biaya yang sebelumnya itu tidak dibukukan atau dibebankan. Sekarang, setelah saya masuk, saya bilang ini tidak boleh. Harus dibebankan. Mau nanti neraca laba rugi kita kurang bagus, tapi ini kan suatu kenyataan,” ungkapnya.
Terkait poin ketiga, Charlie menguraikan, Bank NTT harus membayar kewajiban kepada Jamkrindo sebesar Rp7,3 miliar, dan kewajiban membayar pajak.
“Kenapa? Kalau kita tidak membayar itu, kita tidak bisa menjalankan KUR, padahal sekarang kita sudah mau menjalankan KUR, belum lagi ada kewajiban pajak. Meskipun kita belum berperkara, tapi saya sudah harus cadangkan biaya ini,” ungkapnya.
Charlie menambahkan, target deviden untuk tahun 2026, pihaknya menargetkan deviden Rp43,6 miliar. “Kita targetkan Rp43,6 miliar, tapi kan baru dihitung sampai tahun depan,” pungkasnya. (*)
Follow
