Kupang, seputar-ntt.com- Penerapan kebijakan Sekolah Lima Hari di Provinsi NTT baru diterapkan SMAN 1 Waingapu, sedangkan sekolah lainnya belum mengirimkan laporan.
“Saya menyaksikan sendiri, SMAN 1 Waingapu yang terapkan Sekolah Lima Hari, sedangkan kabupaten/kota lainnya sudah saya surati untuk memberikan laporan,” jelas Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTT, Minhajul Ngabidin di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.
Dikatakan Minhajul, kebijakan Sekolah Lima Hari yang dikeluarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak harus diterapkan langsung pada Tahun Ajaran 2017/2018 ini, tapi secara bertahap.
“Tidak ada paksaan bagi sekolah untuk melaksanakan kebijakan tersebut, ini merupakan hal teknis yang dapat dipilih sekolah, dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan sumber dayanya,” ujar Minhajul Ngabidin.
Diakui Minhajul Ngabidin, Sekolah Lima Hari bukan berarti siswa harus belajar didalam kelas terus menerus. Akan tetapi, ada beragam aktivitas belajar yang dilakukan dengan bimbingan dan pembinaan guru.
“Tidak semuanya harus dilakukan disekolah, kalau memang ada kegiatan diluar yang tidak bisa dibawa ke sekolah, tetap mereka lakukan diluar,” tegasnya.
Seperti yang dikhawatirkan Nadhatul Ulama NU, kata Minhajul Ngabidin, bahwa anak-anak tidak dapat belajar mengaji jika harus sekolah sampai sore hari.
“Kekhawatiran itu salah, anak-anak bisa tetap mengaji, mungkin satu minggu tiga kali, waktunya diatur sesuai kegiatan. Jadi tidak harus guru ngajinya datang ke sekolah, karena tidak semua kegiatan pengembangan diri anak bisa ditarik ke sekolah,” paparnya.
Minhajul Ngabidin mencontohkan, seperti les piano, gurunya datang ke sekolah bisa saja, tapi pianonya tidak mungkin diangkat ke sekolah, selain berat pianonya juga dipakai bersama dengan siswa lain. Untuk itu siswa tetap laksanakan kegiatan diluar sekolah.
Untuk itu, lanjut Minhajul Ngabidin, sekolah dengan lembaga-lembaga pembimbingan siswa harus saling berkoordinasi dan terjalin sinergitas.
“Kalau untuk saya, dampaknya akan bagus, akan ada sinergitas penguatan karakter yang dibuat sekolah dan pihak-pihak diluar. Selama ini katakan siswa tersebut les diluar, sekolah lepas tangan padahal tujuannya sama. Kedepan harus koordinasi, saling berikan informasi dan saling mensupport yang diluar tadi dengan sekolah, terhadap pengembangan diri,” tambahnya.
Tugas LPMP , aku Minhajul Ngabidin, adalah menfasilitasi, sehingga pelayanan dan upaya perbaikan dari waktu ke waktu dapat terjadi di sekolah.
“Kegiatan kita adalah sosialisasi, bagaimana strategi memetakan kondisi sekolah, kelebihan dan kekurangannya, merancang bagaimana meningkatkannya, kemudian kami melakukan pendampingan/monitoring bagaimana pelaksanaan rancangan perbaikan tadi, serta melakukan evaluasi,” tandasnya.
Disamping itu, jelas Minhajul Ngabidin, juga melakukan pendampingan sekolah. Pendampingan itu ada yang langsung, setengah langsung dan tidak langsung.
Maksud langsung, katanya, yang langsung menyentuh sekolahnya, bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi memilih sekolah yang baik, yang mana sekolah tersebut sebagai sekolah model, dimana setiap kabupaten ada 7-8 sekolah dari semua jenjang, dengan memperkuat gurunya, dan dikasih bantuan, dan pendampingan.
Pendampingan setengah langsung, tambah Minhajul Ngabidin, sekolah diberi pencerahan tapi tidak seintens sekolah model tadi, harapannya mereka itu bisa saling sharing dengan sekolah model. Jadi sekolah model bisa memberikan imbas kepada sekolah-sekolah tadi.
Tentu dari 7.200 sekolah tidak semua bisa terjangkau, ada yang tidak bisa diberi sentuhan secara intens, tapi paling tidak harapannya tentang apa, mengapa dan bagaimana sistem penjaminan mutu itu mereka paham, dalam hal ini dengan mengirimkan panduan-panduan bagaimana penjaminan mutu sekolah secara mandiri dan pelan-pelan.
“Sekolah Lima Hari itukan kebijakan pemerintah, tugas kita mensosialisasikan dan mendorong agar bisa dilaksanakan,” pungkas Minhajul Ngabidin. (ira)
Follow
