Oelamasi, seputar-ntt.com – Komisi A DPRD Kabupaten Kupang berencana dalam waktu dekat akan memanggil Pemerintah Kabupaten Kupang untuk mempertanyakan pos dana yang digunakan saat melakukan lelang jabatan beberapa waktu lalu. Hal ini dikatakan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kupang, Bernard Bait melalui telepon selularnya, Rabu (6/8/2014) lalu.
Menurut wakil rakyat asal Fraksi PDIP ini, pos anggaran untuk membiayai lelang jabatan tersebut tidak ada sehingga pihaknya telah diminta oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang untuk menanyakan hal tersebut kepada Pemerintah. Sebab saat mengadakan lelang jabatan itu, Pemda menggunakan tenaga dari Undana untuk melakukan testing. Karena itu, pihaknya perlu mempertanyakan dana yang digunakan untuk membayar pihak Undana tersebut.
“Menggunakan jasa Tim Undana tentu tidak gratis sehingga kami perlu dana sumber dananya karena di APBD tidak ada Pos untuk itu,” kata Bernard dari balik teleponnya.
Dikatakan,saat ini penyerapan anggaran disetiap SKPD lingkup Pemkab Kupang baru mencapai 30-40 persen karena sejumlah pimpinan SKPD mengaku bekerja ogah-ogahan akibat belum dilakukannya mutasi pasca testing lelang jabatan diumumkan beberapa waktu lalu.
Sejumlah pimpinan SKPD, ungkap Bernard, saat rapat dengan Komisi A mengaku mereka kuatir setelah bekerja maksimal ternyata jabatan yang mereka tempati saat ini akan ditempati orang lain. Karena itu banyak pimpinan SKPD yang masih menunggu kepastian dari hasil lelang jabatan tersebut.
Ditambahkan, lelang jabatan ini sebenarnya hanya kamuflase untuk menutupi janji-janji Bupati saat Pilbup beberapa waktu lalu yang dimenangi Paket Yuri. Karena itu sejumlah pejabat masih ogah-ogahan dalam bekerja lantaran mereka belum mengetahui posisi mereka sebenarnya. Akibatnya, penyerapan anggaranpun menjadi terhambat.
Wakil Bupati Kupang, Korinus Masneno sebelumnya kepada wartawan di rumah jabatan Bupati Kupang mengatakan, hasil tes merupakan bagian dari upaya mencari tahu pengetahuan tentang kepemimpinan dan mencari tahu tentang sikap para pejabat yang mengikuti testing tersebut. Karena itu, hasil testing hanyalah sekian persen dari totalitas penilaian sebab masih ada unsure lain yang dipakai guna mendapatkan totalitas penilaian tersebut.
“Dan saya kira tes itu merupakan sekian persen dari totalitas penilaian. Masih ada unsure-unsur lain sepertiyang disampaikan Pak Bupati yang nanti ketika diberikan bobot untuk dimasukkan dalam komponen penilaian untuk mendapatkan bobot penilaian. Memang persoalan paling besar aparatur itu adalah bagaimana bekerja dalam totalitas system. Ini bekerja dalam satu totalitas system. Ketika salah satu sub system rusak maka dia mulai menganggu fungsi melaksakan tugas pemerintahan,” kata Wabup Masneno yang juga mantan Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kupang ini.
Sementara itu Sekda Kabupaten Kupang, Drs. Hendrik Paut,M.Pd memberikan sambutannya pada apel kekuatan lingkup Pemkab Kupang, Senin (28/4) di alun-alun kantor Bupati Kupang di Oelamasi mengungkapkan, hingga minggu terakhir bulan April lalu baru 58 SKPD dari total 87 SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang yang sudah melakukan persiapan administrative terkait dengan pelaksanaan APBD 2014. Sedangkan 29 SKPD lainnya hingga memasuki bulan ke-4 dalam tahun 2014 ini belum mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2014.
“Sesuai rapat kita minggu lalu ternyata dari 87 SKPD dalam kaitan dengan persiapan pengelolaan APBD, baru 58 SKPD yang sudah melakukan persiapan administrative terkait dengan pelaksanaan APBD 2014 masih ada sekian banyak yang belum mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2014,” kata Paut. (epo)
Follow
