Kupang, seputar-ntt.com – Perubahan paradigma dewasa ini menuntut dikembalikannya hak-hak dasar masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dari berbagai kegiatan pembangunan. Sementara itu pemerintah lebih memposisikan diri sebagai fasilitator dalam rangka memberdayakan dan mendukung kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
Demikian disampaikan Asisten Sekda Kota Kupang Bidang Ekonomi Pembangunan, Drs. Djama Mila Meha saat membuka kegiatan Temu Kemitraan Pemkot Kupang Dengan Pengusaha Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, di Hotel Ima Kupang, Kamis (9/6/2016).
Menurutnya pergeseran kebijakan pembangunan dewasa ini terus berjalan seirama dengan semangat otonomi daerah, di mana pemerintah daerah wajib meningkatkan pelayanan publik di segala bidang, termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi usaha ekonomi yang produktif serta menetapkan regulasi. Untuk itu perlu adanya kesamaan cara pandang dan kesamaan langkah dari semua komponen yang terlibat dalam pembangunan terutama peran masyarakat dan dunia usaha sehingga hasil yang dicapai lebih baik dibanding waktu sebelumnya. Temu kemitraan antara Pemkot Kupang dengan pelaku usaha kecil ini sangat penting dilaksanakan demi kelancaran dan keberhasilan pembangunan di kota ini.
Dia memastikan dalam rangka memandirikan masyarakat di bidang usaha kecil dan menengah, Pemkot Kupang tidak membiarkan masyarakat maupun dunia usaha berkembang sendiri tanpa ketepatan arah. Pemkot Kupang akan senantiasa secara proaktif memfasilitasi masyarakat, mengawasi serta mencermati berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat seiring dengan pelaksanaan pembangunan seraya memberikan bantuan pembinaan serta penyediaan dana dan fasilitas yang memadai, untuk mendukung masyarakat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Pelaksanaan temu kemitraan ini diharapkan menjadi momentum yang benar-benar berharga dalam rangka meningkatkan kesepahaman dan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam pembangunan Kota Kupang di bidang ekonomi.
Sementara itu Kepala Bidang Kerja Sama Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kota Kupang, Yosep Liko Hala, SE selaku panitia menyampaikan dewasa ini UMKM dan koperasi di Kota Kupang memegang peranan utama dalam sektor ekonomi terutama penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Namun hambatan yang sering dialami oleh pelaku UMKMK adalah kemampuan manajerial dalam mengelola usahanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkot Kupang melalui BPMD bekerja sama dengan Apindo NTT menyelenggarakan kegiatan temu kemitraan ini guna memberi penguatan dalam bentuk manajerial dan keterampilan mengelola usaha guna pengembangan usahanya.
Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi forum untuk saling tukar informasi dan menemukan upaya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi dalam usaha serta memberi masukan bagi pimpinan daerah dalam rangka merumuskan kebijakan untuk menggairahkan iklim investasi di Kota Kupang.
Sedangkan Fredy Ongko Syaputra, Ketua Apindo NTT yang turut hadir pada kegiatan tersebut mengakui saat ini 93 persen perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor UMKM. Hanya 7 persen sisanya jadi milik pengusaha bermodal besar. Apindo mengapresiasi pemerintah baik pusat maupun daerah khususnya Kota Kupang yang sudah memberi perhatian lebih pada para pelaku usaha UMKM.
Diakuinya dunia usaha tanpa dukungan pemerintah sangatlah berat. Karena itu, hubungan kemitraan semacam ini perlu terus dijaga. Kepada para peserta kegiatan, Fredy membagikan pengalaman bagaimana mengembangkan UMKM menjadi usaha lebih maju dan mendatangkan keuntungan besar. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Ima Kupang tersebut menghadirkan sekitar 50 pelaku UMKMK dan juga perwakilan dari sejumlah SKPD lingkup Pemkot Kupang. (riflan hayon)
Follow
