Maumere,seputar-ntt.com – Sekretaris BPC Gapensi, Paulus Papo Belang menegaskan dirinya siap membeberkan polemik penggunaan dana Pokok Pikiran (Pokir) oleh anggota DPRD Sikka dan para rekanan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Saya siap buka-bukaan kalau diundang di RDP di DPRD,” ujar Paulus, Senin (20/3/2017) siang.
Paulus menegaskan tujuan dirinya membeberkan polemik dana Pokir ke media supaya menjadi bahan refleksi dan tidak mengulang kesalahan yang sama di tahun 2017. Menurutnya, Gapensi tidak bermaksud untuk mempolemikan permasalahan ini terlalu lama apalagi mendorong polemik ini ke ranah hukum.
“Tujuan saya publikasikan ini sebagai bahan refleksi supaya tidak terjadi lebih lanjut. Mau bawa saya ke kasus hukum silahkan, tapi kalau Dewan bawa ke kasus hukum pikirkan baik-baik sebab ada resiko. Saya masuk penjara tidak soal tetapi kalau dewan masuk penjara lebih soal,” tegas Paulus.
Dikatakan Paulus, Gapensi telah mengirim surat ke DPRD Sikka meminta waktu berdialog dengan para wakil rakyat di gedung “Kula Babong” beberapa waktu lalu namun belum ada tanggapan dari Sekretariat Dewan (Sekwan).
Seturut isi surat, lanjut Paulus, Gapensi meminta dialog mengenai upaya kriminalisasi aparat penegak hukum atas rekanan yang tengah mengerjakan proyek tahun 2016. Menurutnya, upaya yang ditempuh aparat terlalu prematur karena menurut aturan jika masih dalam proses pengerjaanrekanan belum bisa diperiksa kecuali sudah selesai masa kontraknya.
Paulus menambahkan, Gapensi juga akan berdialog meminta penjelasan mengenai polemik dana Pokir yang melibatkan beberapa oknum anggota DPRD Sikka sehingga persoalan yang terjadi menjadi jelas.
Terpisah, salah satu sumber seputar-ntt.com menyebut RDP belum dapat dilakukan lantaran kesibukan anggota DPRD Sikka yang harus turun ke masyarakat untuk sosialisasi Laporan Kerja Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ).
“Mungkin dalam waktu dekat RDP sudah bisa diagendakan, kan Musrenbang Kabupaten sudah dibuat sehingga waktu anggota DPRD sudah ada,” katanya.
Untuk diketahui, anggota DPRD Sikka kebakaran jenggot setelah Paulus Papo Belang mengatakan ada 7 anggota DPRD Sikka yang menjadi “Papalele” proyek Pokir. Pernyataan tersebut dimuat di salah satu koran lokal di NTT sehingga perhatian masyarakat di Kabupaten Sikka tersedot pada polemik tersebut.
Hingga saat ini, Paulus masih membungkus rapi ketujuh nama oknum anggota DPRD tersebut. Menurutnya, dia hanya akan membukanya dalam RDP yang diagendakan nantinya di Gedung “Kula Babong”. (chs)
Follow
