Kupang, seputar-ntt.com – Tahun 2015 ini pemerintah Indonesia akan memulangkan 1.120 Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal terutama yang bekerja di Malaysia. Pemerintah menargetkan setiap tahun bisa memulangkan 50 ribu yang tidak memiliki dokumen lengkap di luar negeri.
“Ada sekitar 1.800.000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang diberangkatkan melalui jalur non prosedural. Pemerintah memutuskan bahwa negara akan memfasilitasi pemulangan semua tenaga kerja prosedural untuk dibimbing mengembangkan wirausaha,” kata roject Yayasan Tifa, Nani Vindanita, Kamis (1/2/2015) di Kupang.
Nani menjelaskan, dalam pendampingan yang dilakukan bersama mitra lokalnya, Yayasan Tifa menekankan pintingnya pelibatan buruh migran dan keluarganya dalam pemberdayaan dan perlindungan. Kurang lebih 80 persen permasalahan buruh migran sebenarnya terjadi di fase pra-keberangkatan yang bersumber pada pemahaman mereka tentang prosedur migrasi, pembuatan keputusan untuk bekerja di luar negeri, dokumen migrasi hingga pelatihan, perjanjian penempatan dan kerja.
“Untuk mengatasi permasalahan yang kompleks tersebut Yayasan Tifa menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan TKI berbasis komunitas,” kata.
Nani mengemukakan, perlindungan dan pemberdayaan TKI berbasis komonitas adalah membuat TKI paham hak dan resiko migrasi sehingga dia bisa memutuskan dengan baik kepergianya dan mampu melindungi dirinya baik secara finansial maupun hak. Secara finansial, TKI mempunyai perencanaan keuangan yang baik bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan masa depan adalah TKI memahami mekanisme perlindungan di luar negeri.
Pemberdayaan dan perlindungan berbasis komunitas tidak bisa dilakukan TKI sendirian, melainkan harus berkelompok agar dampaknya meluas dan dirasakan bukan saja oleh keluarga tetapi juga komonitas desa asal maupun wilayah yang lebih luas.
“Pemberdayaan dan perlindungan TKI berbasis komunitas juga tidak bisa dilakukan tanpa peran aktif negara untuk melindungi warganya mulai dari pemberian informasi yang jelas terkait migrasi aman, pengawasan agensi rektutmen, penegakan hukum, dan kebijakan anti korupsi, dan juga perbaikan pelayanan publik,” jelas Nani.
Dia mengungkapkan, Yayasan Tifa berupaya meningkatkan kapasitas keluarga TKI yang khususnya di desa asal untuk untuk memahami persoalan dasar migrasi, hak buruh migran dan persoalan ketenagakerjaan termasuk prosedur migrasi aman serta memperkuat posisi dan daya tawar mereka terhadap PPTKIS, calo ataupun pemerintha.
Tugas pendampingan yang dilakukan difokuskan pada peningkatan pemahaman mereka tentang hak-hak dan pilihan-pilihan yang dapat mereka ambil untuk migrasi atau tidak migrasi, memberdayakan mereka merencanakan keuangan sebelum migrasi dan bagaimana mengelola remitansi termasuk memberdayakan kapasitas wirausaha bagi keluarga dan TKI purna agar remitansi memiliki efek yang lebih produktif.(joey)
Follow
