Kupang, seputar-ntt.com – Ketua DPD Partai Gerindra NTT sekaligus Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta NTT, Esthon Foenay meminta unsur pemerintah daerah, khususnya pegawai negeri sipil (PNS) di NTT untuk tidak terlibat politik praktis dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 9 Juli nanti. Imbauan ini disampaikan Esthon Selasa (27/5/2014).
“Tinggal 45 hari masuk dalam pemilihan (Pilpres). Saya mengimbau agar semua komponen penyelanggara bisa berada pada suatu kondisi dengan warna disiplin yang tinggi. Semua PNS diminta untuk jangan coba-coba terlibat,” kata Esthon.
Ia khawatir jika pimpinan daerah yang memegang kendlai kekuasaan di daerah ikut menggerakkan PNS untuk ikut serta dalam mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden tertentu. “Kalau ikut sosialisasikan calon presiden dan wakil presiden maka itu sudah terang-terangan melanggar ketentuan yang berlaku,” kata Esthon yang berkaca pada pengalaman pilkada di NTT beberapa waktu lalu.
Ia meminta agar sebagai penyelenggara negara, PNS juga harus memberi contoh yang baik. Harus memberikan pendidikan politik yang baik. Demikian juga para pimpinan daerah, baik di kabupaten maupun provinsi. “Jangan gunakan otoritas kekuasaan untuk mau memenangkan pilpres dengan cara-cara yang tidak terhormat. Itu pemimpin kerdil. Bukan negarawan,” kata mantan Wakil Gubernur NTT ini.
Secara tegas ia menyatakan, apabila dalam penyelenggaraan pilpres, ada oknum PNS atau aparat hukum yang menawarkan jasanya melakukan kampanye dan sosialisasi pasangan Prabowo-Hatta, dirinya akan menolak. Ia menegaskan, kampanye harus dilakukan secara profesional. Hal ini dimaksudkan agar pilpres berjalan dengan sukses sehingga menghasilkan pemimpin bangsa yang baik dan bermartabat.
“Mari kita menghargai proses ini dengan melaksanakan nilai-nilai demokrasi dan budaya yang beretika,” tambah Esthon. (Prabowo-Hatta Media Center)
Follow
