Kupang, seputar-ntt.com — Dari ruang sederhana tempat para honorer menggantungkan harapan, langkah-langkah itu akhirnya menjejak ke jantung pemerintahan negeri. Di bawah langit Jakarta yang padat dan panas, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menepati janjinya—mengantar sendiri aspirasi mereka yang selama ini hanya terdengar sebagai gema di ruang sunyi birokrasi.
Hari itu, Selasa (7/10/25), menjadi saksi perjalanan yang tidak sekadar administratif, melainkan emosional dan penuh makna. Dengan dana pribadi, sang wali kota memutuskan untuk mengawal langsung perwakilan tenaga honorer Kota Kupang menuju Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Bukan sekadar kunjungan kerja, melainkan wujud kesetiaan terhadap janji: memperjuangkan mereka yang telah lama mengabdi tanpa kepastian.
Di ruang pertemuan Kemenpan RB, mereka disambut oleh Alex Beny, PIC dari kementerian tersebut. Wali Kota hadir bersama Kepala BKPPD Kota Kupang, A.D.E. Manafe, Admin instansi pengadaan PPPK, Victor Marhen Johannis, serta Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Okto Naitboho. Dari pihak tenaga honorer hadir Agustinus Laga Suban, Kurnia Aked dan Rismanto M, mewakili wajah-wajah perjuangan yang selama ini diam dalam pengabdian.
Mereka datang membawa satu hal: harapan. Harapan agar status tenaga kependidikan R4 dan R5, juga tenaga kesehatan sukarela, mendapat tempat yang layak dalam kebijakan nasional.
Dalam dialog yang berlangsung hangat namun tegas, pihak Kemenpan RB menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih harus mengikuti aturan pusat hingga Desember, sembari menanti kemungkinan adanya kebijakan baru pada Januari mendatang.
Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya pernyataan formal. Namun bagi mereka yang hadir di ruangan itu, setiap kata berarti nyala kecil di ujung jalan panjang. Sebuah tanda bahwa perjuangan belum selesai, tapi juga belum padam.
Usai pertemuan, Wali Kota Christian menatap para tenaga honorer yang mendampinginya dengan senyum tenang.
Jangan kehilangan harapan, karena harapanlah yang membuat kita tetap bertahan dan melangkah maju,” ucapnya pelan, namun tegas.
Kalimat sederhana itu seolah menjadi mantra bagi mereka yang telah lama menunggu keadilan di balik meja kebijakan.
Sementara itu, Agustinus Laga Suban, salah satu perwakilan honorer, menahan haru saat menyampaikan terima kasih.
“Bapak Wali Kota tidak hanya mendengar keluhan kami, tapi juga benar-benar memperjuangkannya hingga ke Kemenpan RB. Itu lebih dari sekadar janji, itu bukti,” ujarnya.
Langkah ini adalah tindak lanjut dari pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang beberapa waktu lalu, ketika para tenaga honorer menyampaikan keluh kesah mereka setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam seleksi PPPK tahap dua. Saat itu, sang Wali Kota berjanji akan membawa suara mereka ke tingkat nasional—dan kini, janji itu telah ditepati.
Di antara tumpukan berkas dan kebijakan pusat yang kaku, ada sejumput kisah manusia: tentang kesetiaan, perjuangan, dan sebuah janji yang tidak dilupakan.
Kupang mungkin jauh dari Jakarta, tapi hari itu, suaranya terdengar jelas di ruang kementerian.
Dan bagi mereka yang telah lama menunggu di balik papan tulis, meja perawatan, dan ruang kelas sederhana—harapan itu kini bukan lagi sekadar angan, melainkan langkah nyata menuju pengakuan.(*)
Follow
