KPP Pratama dan Pemkab Rote Ndao Teken Nota Kesepahaman KSWP

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang menyelenggarakan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ruang Bupati Rote Ndao pada pukul 10.30 WITA (Selasa, 17/12).

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala KPP Pratama Kupang, Moch. Luqman Hakim dengan Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu. Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Stephanus Saek, Sekretaris Daerah Jonas Selly, Asisten I Untung Harjito, Kepala Bagian Hukum Hanggri Mooy, Kepala Bagian Keuangan Daniel Nalle, dan Kepala Badan Penerimaan Daerah Melkianus Ndun.

Program KSWP ini telah diterapkan di 28 Kementerian/ Lembaga, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian/ Lembaga lainnya.

Tujuan dari pelaksanaan KSWP yang pertama adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak yang berujung pada optimalisasi penerimaan pajak. Kedua, untuk membangun basis data yang saling terintegrasi antar instansi pemerintah. Hal ini akan memudahkan kegiatan monitoring dan evaluasi khususnya yang berkaitan dengan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Ketiga, instruksi pelaksanaan KSWP sejalan dengan Instruksi Presiden terkait tindakan pencegahan korupsi.

Dengan sistem data yang transparan dan kredibel tersebut, nantinya akan meminimalkan kemungkinan terjadinya tindakan penyelewengan seperti identitas fiktif, NPWP fiktif, Izin Usaha fiktif serta upaya penyelewengan lainnya.

Setiap anggota masyarakat yang ingin memperoleh izin pelayanan publik tertentu, diharuskan melaksanakan tahapan konfirmasi pemenuhan kewajiban perpajakan terlebih dahulu.

Proses konfirmasi yang dimaksudkan meliputi pengecekan validitas (NPWP) dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, jika status permohonan dinyatakan valid maka proses perizinan dapat dilanjutkan dan jika status permohonan dinyatakan tidak valid, maka wajib pajak diminta menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu ke KPP Pratama atau KP2KP terdaftar.(*)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...