Pilkada: Kompetisi Mencari Pemimpin, Bukan Mencari Broker Proyek Nasional

Date:

Share:

Publik perlu mewaspadai pola politik uang dalam bentuk proyek gentong babi. Politik uang tidak hanya berkaitan dengan pembelian suara (Vote Buying). Salah satu varian politik uang adalah pork barrel politik atau politik gentong babi yang sering terjadi menjelang pemilu atau pilkada. Pork barrel adalah bentuk penyaluran bantuan materi dalam bentuk hibah, bansos, atau proyek pekerjaan umum ke daerah pemilihan, Kabupataen/Kota bahkan desa dengan tujuan mendapatkan insentif elektoral, terutama akan dilakukan oleh Incumbent, atau kandidat yang secara kuat terasosiasi dengan rezim politik yang sedang berkuasa. Karakter utama dari politik gentong babi adalah pemanfaatan uang yang berasal dari dana publik, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) untuk kepentingan politik electoral. Tradisi ini sebenarnya bermula di Amerika Serikat, pada tahun 1700-an, Pada masa itu, daging babi yang diasinkan dan diawetkan disimpan dalam gentong kayu yang besar, dan para borjuis memberikan daging babi asin dalam gentong sebagai upah bayaran. Para budak ini akan berebut untuk mendapatkan daging tersebut, yang mencerminkan betapa berharganya barang dalam gentong itu bagi mereka.

Dalam konteks politik modern, politik gentong babi dilakukan para kandidat dengan cara membawa banyak proyek APBN/APBD ke daerah yang potensial untuk mendapatkan suara. Tujuan utamanya adalah untuk menghibur rakyat (pemilih) dan menciptakan kesan seolah-olah kandidat tersebutlah yang paling berjasa membawa proyek-proyek tersebut ke daerah.

Model politik gentong babi semacam ini memiliki beberapa implikasi negative. Pertama, berpotensi merusak rasionalitas pemilih. Publik dimanipulasi dengan beragam bantuan sosial dan juga proyek infrastruktur, yang diklaim sebagai jasa dan bantuan perorangan. Padahal, sejatinya APBN/APBD adalah milik public. Kedua, politik gentong babi menjadikan kompetisi pilkada menjadi bias dan tidak setara. Pemerintah Propinsi memang adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi juga merupakan daerah otonom. Sehingga para kandidat harusnya focus pada program, visi dan misi. Ketiga, Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur bukan kompetisi untuk mencari broker proyek pemerintah Pusat, melainkan mencari pemimpin NTT 5 tahun ke depan. Politik Gentong babi berpotensi mendegradasi makna pilkada menjadi sebatas pertarungan antarblok politik di level Pusat.

Penulis : Yonatan H.L Lopo, S.IP, M.A

Dosen Ilmu Politik, FISIP Undana

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...