Kupang, seputar-ntt.com – Fraksi Demokrat DPRD Kota Kupang mengkritik program pemberian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) bagi warga Kota Kupang, yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Kota Kupang.
Kritikan ini terlontar dalam pemandangan umum fraksi Demokrat DPRD Kota Kupang terhadap penjelasan Walikota Kupang tentang laporan keterangan pertanggunggjawaban akhir tahun anggaran 2014 walikota kupang pada masa sidang I tahun 2015 DPRD Kota Kupang, yang dibacakan oleh anggota fraksi Demokrat, Jenly Ndaumanu, diruang sidang utama Kantor DPRD Kota Kupang, Jumat (10/4/2015).
Dia mengatakan, fraksi demokrat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah kota kupang yang telah mengalokasikan anggaran sebesar 15 miliar rupiah untuk 51 kelurahan. Dana dengan sasaran usaha produktif yang dikelola oleh LPM ini diberikan kepada 3.888 penerima. Dana ini mulai digulirkan pada tahun 2013 dan 2014 tahap pertama digulirkan lagi kepada 1.026 penerima dan tahap kedua kepada 5.387 penerima.
Fraksi berpendapat, peningkatan ekonomi melalui dana PEM tidak serta merta membuat penurunan angka kemiskinan karena kemiskinan berkaitan dengan perasaan, penderitaan, ketiadaan harga diri dan ketiadaan masa depan. Karena itu fraksi meminta agar intervensi pengentasan kemiskinan lebih menyentuh dan mengangkat harga diri masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang humanis dan partisipatif.
“Dari data yang disajikan pemerintah dalam nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Kupang tahun anggaran 2014 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi sudah cukup berpihak kepada masyarakat marginal atau pelaku usaha kecil dan menengah. terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksud, fraksi Demokrat meminta penjelasan pemerintah yakni sejauh mana pengaruh pemberian dana pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada masyarakat pelaku usaha ekonomi kecil dan menengah di Kota Kupang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan di Kota Kupang,” katanya .
Selain itu, kata Dia , pernahkah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan program pemberdayaan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan program ini dengan melibatkan semua elemen masyarakat di kota kupang. kalaupun pernah melakukan evaluasi, fraksi meminta pemerintah untuk menjelaskan kelurahan mana saja yang berhasil dan kelurahan mana yang gagal melaksanakan program ini dan faktor – fkator penyebab terjadinya kegagalan.
Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ditunjuk untuk menyalurkan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat(PEM) merupakan seuatu hal yang sangat penting dilakukan dalam rangka menjaga agar penyalurannya tepat sasaran dan prosentase pengembalian cicilan dana pem dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Terpisah Ketua Fraksi Demokrat Herry Kadja Dahi mengatakan, tanggapan fraksi Demokrat dengan memberikan kritikan kepada pemerintah bukan berarti tidak mendukung, tetapi sebagai suatu motifasi sehingga program tersebut bisa memiliki tolak ukur yang jelas terhadap suksesnya program ini.
“Sebagai mantra tentu perlu memberikan kritikan sehingga program yang dijalankan pemerintah benar dan memberi dampak perubahan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kota,” katanya.(riflan hayon)
Follow
