Selama Sidang LKPJ, Anggota Dewan Kota Dilarang Keluar Daerah

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com – Anggota DPRD Kota Kupang dilarang keluar daerah selama proses sidang I dengan ageda sidang DPRD Kota Kupang dengan Agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kupang pada tanggal 29 Juni 2015 nanti.

“Selama pelaksanaan sidang lanjutan nantinya yang digelar pada 29 Juni 2015 nantinya tidak boleh ada lagi anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri. Alasannya, proses pelaksanaan sidang tidak lagi molor,” kata Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe kepada wartawan diruang kerjanya, Sabtu (6/6/2015).

Menurutnya,anggota DPRD boleh berangkat jika ada panggilan mendadak dari Parpol baru boleh berangkat, sementara urusan lain berupa konsultasi sudah ditaidakan lagi. Karena selama tenggang waktu sebeluam pelaksanaan sidang sudah diberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk berangkat keluar daerah guna konsultasi dan kunjungan kerja.

“Usai pelaksanaan sidang tanggal 29 Juni 2015 nanti, langsung dilanjutkan dengan sidang perubahan, dimana dalam sidang perubahan ini hanya diberi waktu untuk konsultasi. Setelah itu langsung dilanjutkan perubahan murni, sehingga proses pelaksaan proyek fisik dapat terlaksana secara cepat,” katanya.

Disinggung soal kedisplinan para anggota DPRD saat sidang, Yeskile Loudoe mengatakan, untuk kedisplinan sudah jelas diatur dalam tatip dan kewenangannya ada di Badan Kehormatan (BK) yang akan melihat tingkat kehadiran anggota DPRD selama masa sidang.

“Untuk disiplin sudah diatur dalam tataip,jika enam kali tidak hadir saya langsung bersurat ke Prpol dan tentunya siap di PAW bagi anggota tersebut,” ujarnya.

Kesempatan yang sama Ketua BK DPRD Kota Kupang Nicky Ulli mengatakan, soal tingkat kehadiran selama masa sidang atau kedispilinan bagi anggota DPRD tentunya semua sudah diatur pada tatip secara jelas yakni enam kali tidak ikut maka di PAW.Namun semua itu tentunya keputusan di tangan ketau DPRD,sebab semua keputusan yang diambil dipayungi dari ketua DPRD di lembaga ini.

Terpisah, Sekertaris daerah Kota Kupang, Bernadus Benu mengatakan, soal LHP penyerahan tanggal 9 namun walikota akan berangkat ke luar daerah ,sehingga setelah walikota kembali baru dijadwalkan kembali lagi.

“Dengan tidak adanya walikota ditempat,maka tentunya penyerahan LHP ke dewan juga akan tertunda,sehingga nantinya kami akan berkoordinasi dengan DPRD,” katannya. (riflan hayon)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...