Kupang, seputar-ntt.com – Fenomena Listrik Pintar yang saat ini semakin banyak ditentang oleh masyarakat Kota Kupang memantik kepedulian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTT untuk menggelar forum diskusi group KNPI dengan tema “Listrik Pintar, bencana atau berkat”.
Sesuai undangan yang diterima oleh redaksi seputar-ntt.com, diskusi ini akan berlangsung pada Minggu 20 September 2015 PukulĀ 17:00-20:00 wita, bertempat dilantai 2 Graha Pena Timor Express.
Ketua KNPI NTT, Heri Boki yang dimintai komentarnya terkait kegiatan tersebut mengatakan, KNPI merasa terpanggil untuk mencari solusi terbaik serta mendapatkan masukan dari masyarakat maupun para pengambil kebijakan dalam forum yang akan berlangsung.
Apa yang ditulis oleh media saat ini kata Heri tidak bisa dipungkiri bahwa telah terjadi kegaduhan ditengah masyarakat akibat adanya mutasi listrik oleh PLN dari meteran manual ke meteran parabayar atau biasa disebut listrik pintar.
“Forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap persoalan yang dialami oleh masyarakat sebagai pelanggan, sekaligus wadah untuk mendapatkan masukan dan saran. Untuk itu maka kami hadirkan pihak PLN dalam diskusi ini,” kata Heri Boki
Sebelumnya diberitakan, Sejumlah Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Golkar mengecam tidakan sepihak dari PLN dalam mengganti atau mutasi meteran pelanggan dari manual ke prabayar. Dewan menilai tindakan PLN dengan memutuskan meteran pelanggan adalah perilaku yang tidak beretika dan menimbulkan gejolak ditengah masyarakat.
āCobalah PLN atau kontraktor datang ke warga dengan santun, kami pelanggan juga punya waktu. Kami sadar meteran milik PLN, tapi kami jaga meteran ini puluhan tahun,ā tegas Ketua Fraksi Golkar, Zeyto Ratuarat diruang Fraksi Golkar Kantor DPRD Kota Kupang, Jumat (18/5/2015)
Zeyto menilai, cara yang dilakukan PLN dengan melakukan pemutusan listrik sepihak hanya untuk menutupi kelemahan karena tidak melakukan sosialisasi secara benar kepada masyarakat. Bahkan terkesan sepihak dengan memutuskan meteran pelanggan jika tidak mau bermutasi ke meteran prabayar. āJangan menutupi borok lalu merugikan pelanggan,ātegasnya.
Dia juga meminta kepada Pemkot Kupang untuk bersama-sama dengan pihak PLN untuk duduk bersama masyarakat sehingga persoalan yang dihadapi tidak berdampak buruk.ā Kami butuh pelayanan, tetapi bukan caranyaĀ seperti ini. Kami bayar, kecuali tidak bayar,ā ujarnya.
Sementara Martinus Medah mengatakan, terkait persoalan pemasangan meteran prabayar, Pemerintah Pusat telah menyampikan agar masyarakat bisa memilih apakah menggunakan meteran manual atau meteran prabayar. āSaya melihat ini gerakan destruktif PLN. Karena menghasut masyarakat. Adanya desakan agar setiap kelurahan menurunkan 100 orang untuk demo PLN, siapa yang bertanggungjawab,ā katanya. (joey)
Follow
