Kupang,seputar-ntt.com – Rencana Pemerintah Kota Kupang untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 16 tahun 2007 tentang Dana Santunan Bagi Pegawai Negeri Sipil, atau PNS yang pensiun, wafat, dan cacat tetap di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, masih menunggu hasil penetapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, atau ASN yang baru.
Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, atau BKD Kota Kupang, Daud Djira kepada wartawan, Senin (9/11/2015).
Menurutnya, saat ini draf Rancangan Peraturan Daerah, atau Ranperda hasil revisi dari Perda nomor 16 telah dipersiapkan. Sehingga, jika nantinya Undang-Undang ASN yang baru telah ditetapkan, maka BKD siap mengusulkan Ranperda tersebut untuk dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau DPRD Kota Kupang. Diperkirakan, pengajuan Ranperda itu baru bisa dilakukan dalam sidang Satu DPRD Kota Kupang pada tahun 2016 mendatang.
Dirinya menjelaskan, sesuai Rancangan Undang-Undang, atau RUU ASN yang baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau Kemen PAN RB, usia pensiun bagi PNS nantinya akan diperpanjang selama Dua Tahun, yakni dari usia pensiun 56 tahun menjadi 58 tahun.
Selain itu, santunan bagi pensiunan PNS lingkup Kota Kupang juga akan diberikan sekali terima, dengan besaran uang sesuai skala gaji dalam Lima tahun terakhir. Daud Djira mengaku, hal itu bertujuan agar para pensiunkan PNS bisa menggunakan dana tersebut untuk perberdayaan ekonomi mereka di hari tua, seperti membuka usaha atau berbisnis.
Oleh karena itu, Daud Djira mengatakan, saat ini BKD masih terus melakukan pembahasan ditingkat teknis terkait Ranperda dari BKD, sambil menunggu penetapan UU ASN yang baru ditetapkan.(riflan hayon)
Follow
