PN JakSel Belum Jadwalkan Sidang Praperadilan Marthen Dira Tome terhadap KPK

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com  – Setelah mendaftarkan gugatan pra peradilan secara resmi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksek), Jumat (8/4) lalu oleh Bupati Sarai, Marthen Dira Tome terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga saat ini PN Jakarta Selatan belum mengeluarkan jadwal persidangan.

Yohanes D. Rihi selaku kuasa hukum Bupati Sarai, Rabu (13/4/2016) mengaku bahwa setelah mendaftarkan gugatan pra peradilan terhadap KPK di Jakarta Selatan sejak Jumat (8/4/2016), hingga saat ini PN Jakarta Selatan belum menetapkan jadwal sidang pra peradilan itu.

Jika memang sudah ada penetapan sidang, kata Rihi, pihaknya pasti mendapatkan surat pemberitahuan tanggal sidang dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Namun, hingga saat ini belum jug ada pembertahuan jadwal sidang.

“Sampai sekarang kami belum dapat pemberitahuan soal jadwal sidang pra peradilan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), “ kata pengacara yang akrab disapa JR.

Meskipun demikian, lanjut JR, pihaknya yang melayangkan gugatan pra peradilan terhadap KPK mengenai penetapan tersangka oleh KPK kepada Bupati Sarai, Marthen Dira Tome dalam kasus dugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2007 senilai Rp 77 milyar itu siap menunggu panggilan sidang dari PN Jaksel.

“Meski belum ada surat panggil dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), tapi selalu siap untuk bersidang, “tegas JR.

Ia menjelaskan, penetapan status tersangka kepada pemohon Marthen Dira Tome, yang popular di Sabu dengan sapaan Ma tade, bukanlah kewenangan KPK. Sebab, hal itu bertentangan dengan ketentuan KUHAP.

Menurut dia, alasan lain Bupati Dira Tome melayangkan praperadilan yakni KPK menetapkan orang yang telah meninggal sejak 2011 lalu, namun baru ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2014 lalu. Selain itu, lanjut Rihi, KPK sebagai termohon telah melakukan kesalahan prosedur yakni menetapkan tersangka terlebih dahulu, barulah alat buktinya disertakan kemudian.

“Kewenangan KPK dalam proses penyelidikan sebuah kasus pidana haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 11huruf c UU KPK terkait kewenangannya, dimana penyidikan dapat dilakukan bila nilai kerugian Negara minimal Rp 1 miliar. Sementara yang dilakukan KPK yakni melakukan penetapan tersangka, namun terkait dengan kerugian Negara tanpa disertai perhitungan dari BPK, sehingga kasus ini menjadi tidak berimbang,” tegas Rihi. (che)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...