Balitbangda Gelar Seminar Pengkajian Bidang Pemerintahan dan Peraturan

Date:

Share:

Kupang, seputar-ntt.com—Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi NTT menggelat Seminar tiga hasil pengkajian yang dilaksanakan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Acara yang digelar di Swissbelinn Kristal Hotel selama dua hari pada Senin (3/12/2018) dan Selasa (4/12/2018) tersebut dengan topik Peningkatan Fungsi Kantor Penghubung di Jakarta, Optimalisasi Penataan Asset Daerah Milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT.

Kepala Balitbangda Provinsi NTT, Thomas Bangke pada kesempatan tersebut mengatakan, seminar ini merupakan hasil laporan akhir pengkajian tiga topik yang dilaksanakan selama dua bulan.

“Para peneliti juga didampingi tenaga ahlinya, yakni Dr. Sony Libing untuk Penataan Asset, Dr, Piter Kaseh untuk Optimalisasi PAD dan Dr, Kery Rupidara untuk kajian Kantor Penghubung,” urai Thomas.

Dijelaskan Thomas, Pemprov NTT untuk tahun 2018-2023 mengusung visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera, maka untuk mencapai visi tersebut secara bertahap ada tiga isu strategis yang perlu dikaji. Untuk optimalisasi PAD, ujar Thomas, Pemprov mengharapkan peningkatannya secara ekspodensial, mungkin pemerintah selama ini menilai mencapaian PAD tidak optimal maka dilakukan kajian, diantaranya dengan melakukan penelitian tentang sumber-sumber apa yang bisa digali lagi dan bagaimana caranya.

Untuk topik tentang asset, lanjut Thomas, semua tahu bahwa asset itu adalah salah satu komponen yang paling penting dalam pemerintahan karena merupakan kekayaan pemerintahan, mestinya dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan sumber PAD baru, supaya bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan.

“Ini juga akan dilakukan kajian, sejauhmana pemanfaatan asset ini untuk peningkatan PAD,” tambahnya.

Sedangkan topik atau isu yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Kantor Penghubung di Jakarta, papar Thomas, dimana selama ini memang ada penilaian bahwa Kantor Penghubung di Jakarta seperti kantor pos, tetapi setelah dilakukan penelitian tidak seperti itu, ternyata banyak tugas yang harus diemban, tetapi tidak diimbangi dengan organisasinya.

Untuk itu, lanjut Thomas, pihaknya meminta penegasan-penegasan dari Wakil Gubernur, Josef Nae Soi, sebagai rekomendasi melengkapi kajian penelitian ini.

“Diharapkan setelah seminar ini, perangkat daerah yang menanganinya langsung menindaklanjuti dan akan kami monitor untuk dilaporkan kepada gubernur dan wagub secara periodic, hingga sampai betul-betul rekomendasi ini dilaksanakan,” harap Thomas.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar kajian tersebut.
“Seminar ini sangat bagus, apalagi menggunakan istilah pengkajian,” ujar Josef.

Pihaknya meminta, didalam pengkajian bisa menginventarisir asset-asset yang dimiliki, seperti asset Pemprov NTT yang berada di Bandung berupa tanah seluas 3.940 meter, yang harus bisa dioptimalkan agar mendapatkan hasil, begitu juga tanah di Jogya dan Kota Kupang bahkan beberapa daerah.

“Diharapkan seminar ini bukan hanya menginventarisir tapi juga diberikan jalan keluar dalam mengoptimalisasi asset,” pinta Josef.

Dirinya bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat bertekad bahwa pada tahun 2019 nanti tidak ada lagi asset yang terbengkalai, dengan melakukan kerjasama dengan siapa saja yang berminat, yang terpenting bisa dioptimalkan, karena ini ada kaitannya dengan PAD.

“Kalau melihat banyaknya asset yang kita miliki jika dimanfaatkan uangnya pasti banyak. Seharusnya APBD Provinsi NTT tidak hanya Rp 1,1 Triliun, tapi harus lebih dari itu, karena banyak asset yang bisa dimanfaatkan untuk PAD, ” tegasnya.

Sedangkan untuk efektifitas kantor penghubung di Jakarta, lanjut Josef, ini sama seperti kantor Kedutaan Besar, karena kantor penghubung ini merupakan kantor perwakilan resmi sebagai kantor gubernur yang ada di Jakarta.

“Kalau kita mau agar efektifitas dan efisien dalam pengelolaan keuangan negara, maka saya sangat setuju kalau Kantor Penghubung harus ditingkatkan status dan peranannya, sehingga konsekuensinya ASN yang tugas ke Jakarta paling banyak dua kali saja, apapun undangannya maka penghubung yang mewakili,” tegas Josef lagi. (ira)

Komentar Anda?

━ Kabar Lainnya

Gempa M5,8 Guncang Manggarai NTT, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M5,8 mengguncang Manggarai NTT Rabu 18 November 2026 pada kedalaman 10 km. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami, warga diminta waspada susulan.

Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Bupati Kupang Diusut Tuntas, Komnas HAM Turun ke Lapangan

Rieke Diah Pitaloka meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang; Komnas HAM turun ke lapangan.

Polda NTT Serahkan Dua Tersangka TPPO PMI Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan, Berkas P-21

Polda NTT melimpahkan dua tersangka TPPO pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang setelah berkas dinyatakan P-21.

Prakiraan Cuaca NTT Jumat 9 Oktober 2026: Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang

Prakiraan cuaca NTT 9 Oktober 2026: Kupang cerah berawan tanpa hujan, suhu 14-34 Celsius, waspada angin kencang 32 km/jam di Sabu dan Waingapu.

Piala Wali Kota Kupang II Digelar, Rebutkan Total Hadiah Rp40 Juta

Kupang, seputar-ntt.com — Turnamen Tenis Piala Wali Kota Kupang II Tahun 2026 kembali digelar untuk mendorong pertumbuhan olahraga tenis sekaligus membuka ruang lebih luas...