Oelamasi, Seputar NTT.com – Revolusi Kesehatan Ibu Anak (KIA) merupakan salah satu bentuk upaya percepatan penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir dengan cara-cara yang luar biasa melalui persalinan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.
Karena itu, untuk mendukung program ini dan meningkatkan strategi percepatan peningkatan cakupan pelayanan KB dan Ketahanan keluarga maka BKKBN Provinsi NTT berkerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kupang menyelenggarakan acara temu kerja kemitraan program Kependudukan dan KB tingkat Rayon 5 mengambil tempat di Aula Kantor Camat Kupang Barat Batakte baru-baru ini.
Acara ini sendiri merupakan kelanjutan dari temu kerja kemitraan mulai dari tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten Kupang hingga tinggat Rayon yang diikuti oleh segenap unsur Tenaga Kesehatan seperti Dokter, Bidan dan tokoh masyarakat diantaranya para Kepala Desa, Babinsa, Kapolsek dan pegawai Kecamatan-Desa-kelurahan.
Camat Kupang Barat Yesali Lanu dalam sambutannya memandang kegiatan ini sebagai langkah strategis sebagai bagian revitalisasi program kependudukan dan KB yang mengalami kelesuan selama era desentralis asi.
Dikatakan, kegiatan ini menjadi momentum penyamaan pandangan, memadukan program dan menyatukan energi antara BKKBN, tenaga kesehatan dan semua sektor terkait sebagai implementasi kemitraan dalam percepatan peningkatan cakupan program KB untuk menghindari 4 hal yakni, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak hamil dan melahirkan dalam mendukung revolusi KIA untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
Menurut dia, salah satu implementasi kemitraan adalah adanya kesepakatan dan komitmen yang kuat antara BPPKB dan jajaran Puskesmas serta sektor terkait untuk melaksanakan pelayanan KB yang berlualitas dengan menjunjung tinggi hak-hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari Hak asasi manusia.
Karena itu, dirinya menghimbau agar jajaran Puskesmas dan klinik KB dapat meningkatkan pelayanan KB Jampersal terutama pelayanan kontrasepsi pasca persalinan.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kupang, Anshar Usman dalam sambutannya mengatakan, program KB yang dilakukan terus menerus di NTT selama kurun waktu 20 tahunan baru berhasil menurunkan total terfility rate dari 4,2% menjadi 3,3% kurang lebih 0,9% melalui survey demografy kesehatan Indonesia tahun 2012. Hal ini menyebabkan NTT terpilih menjadi 10 Provinsi penyangga dalam program KB.
Dijelaskan Usman, melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), BKKBN diharapkan dapat menurunkan total fertility rate (TFR) dari 2,1% menjadi 1,9%. Sehingga diperlukan akselerasi atau percepatan program melalui kegiatan-kegiatan seperti temu kerja yang menjadi satu hal penting sebagai bentuk kerjasama pengelola KB, SKPD dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan kesuksesan program Keluarga Berencana di Indonesia. Sebab jumlah penduduk yang terlalu tinggi akan menghambat kemajuan pembangunan bangsa.
“Perlu kita ketahui bahwa setiap tahunnya Indonesia mengalami pertambahan penduduk yang mencapai 3.725.000 jiwa. Pertambahan penduduk ini dapat menjadi ancaman bila tidak terkontrol dengan baik sehingga patut diwaspadai melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana yang berhasil ditengah-tengah masyarakat,” kata Usman.
Untuk itu melalui program KB ini diharapkan negara dapat mengontrol perkembangan jumlah penduduk sehingga pembangunan yang merata dan menyentuh masyarakat dapat terwujud. Temu kemitraan rayon 5 ini diikuti oleh tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat terkait dari 5 kecamatan diantaranya Kecamatan Semau, Semau Selatan, Nekamese, Amarasi Barat dan Kupang Barat. (sho)
Follow
